Network
"Informasi yang saya terima, Biro SDM telah menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Namun sejauh ini kami belum tahu yang menjadi alasannya," katanya.
Surat pengunduran diri Febri diterima Biro SDM pada 18 September 2020. Dikatakan Ali, sesuai mekanisme di internal KPK, pegawai yang mengundurkan diri harus menyampaikan secara tertulis satu bulan sebelumnya.
Baca Juga: Pilkada Serentak di Masa Pandemi, LSI: 44 Daerah Masuk Zona Merah Covid-19
Berdasar informasi, Febri memutuskan mundur karena 'kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK'. Hal itu berkaitan dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang oleh para aktivis antikorupsi dinilai melumpuhkan kelembagaan KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam suratnya, Febri meminta sekretariat jenderal KPK memproses pemberhentiannya hingga 18 Oktober 2020. Ia menyatakan akan menyelesaikan semua proses yang berkaitan dengan tugas dalam jangka waktu tersebut. Febri sendiri belum berkomentar mengenai pengunduran dirinya.
Febri bergabung ke KPK setelah menjadi aktivis di Indonesia Corruption Watch (ICW). Febri mengawali karirnya sebagai pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK.
Baca Juga: UPDATE: Sehari Covid-19 di Kota Bogor Bertambah 23 Orang
Pada 6 Desember 2016, Febri dilantik Ketua KPK saat itu sebagai Kepala Biro Humas KPK sekaligus Juru Bicara KPK. Pada akhir 26 Desember 2019, Febri memutuskan mundur sebagai Jubir dan memilih fokus sebagai Kabiro Humas KPK.***
