Network
Pemblokiran juga dipercaya bakal berpotensi membuat kesepakatan perusahaan AS dan TikTok yang dimiliki perusahaan China, ByteDance, lebih mengamankan data pengguna yang menjadi kekhawatiran AS.
TikTok mengecam pemblokiran itu dan mengatakan bakal terus melawan administrasi Trump di pengadilan.
Kemdag AS mengatakan masih ada waktu untuk menyelesaikan akuisisi TikTok sebelum hari Minggu. AS ingin perusahaan nasional menjadi pemegang saham mayoritas di TikTok supaya data konsumen AS tidak 'lari' ke Tiongkok. Sejauh ini, dua perusahaan AS -Oracle dan Walmart- hanya akan menjadi pemegang saham minoritas.
Baca Juga: Ingat! Masa PSBB AKB, Kunjungan Wisata ke Puncak Bogor Dibatasi 50 Persen
Pada 6 Agustus, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mendivestasi saham TikTok seluruhnya ke perusahaan AS atau dilarang beroperasi. Tenggat waktu itu jatuh pada hari Mingu besok. Alasan Trump melakukan ini karena AS mencurigai TikTok mengancam keamanan nasional karena bisa mengakses data pribadi warganya.
Jika tidak ada divestasi, maka aplikasi TikTok dan WeChat akan dicabut dari Apple dan Google store. Aplikasi WeChat juga akan menjadi tidak bisa digunakan untuk keperluan transfer dana dan pembayaran. Aplikasi TikTok masih bisa digunakan tapi tidak bisa di-upgrade.
Penutupan aplikasi total TikTok baru akan terjadi pada bulan November. TikTok punya waktu hingga 12 November untuk memberikan solusi atas isu keamanan nasional. Jika tidak ada solusi maka layanan hosting internet untuk TikTok akan dihentikan.
Baca Juga: Gerak Cepat, Polisi Amankan 4 Bocah Penipu Anak Jokowi Kaesang Pangarep
Menanggapi potensi pemblokiran ini, TikTok mengatakan tidak setuju dengan kebijakan Kemdag AS.
"Komunitas kami yang berjumlah 100 juta pengguna di AS memilih TikTok sebagai media hiburan, berekspresi, dan berkoneksi. Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan mereka sambil menghadirkan kebahagiaan dan pilihan karir bagi content creator di platform kami".
