Network
ISU BOGOR - Pemerintah terus memvalidasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp2,4 juta. Namun demikian, salah satu syarat penerima bantuan itu saldo di rekening tidak dari Rp2 juta.
Hal itu dikatakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin dalam acara konferensi pers secara Live Streaming, Rabu 2 September 2020.
Kata dia, yang bisa menerima BLT harus memenuh beberapa persyaratan yakni pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK), tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta saldo di rekening tidak melebihi Rp2 juta.
"Ya betul, saldo direkening maksimal Rp2 juta, paparnya.
Baca Juga: UPDATE: Kasus Positif Corona di Kota Bogor Bertambah Jadi 734 Jiwa Per 6 September 2020
Budi memastikan, penyaluran banpres produktif akan merata kepada seluruh UMK di seluruh Indonesia. "Presiden juga sangat senang bisa menyalurkan langsung banpres produktif ini ke Aceh, Yogyakarta, dan kota lainnya," ujarnya.
Ia mengatakan, hingga 2 September 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif kepada 2,9 juta usaha mikro dan kecil (UMK) senilai total Rp 7 triliun.
Budi mengatakan, bantuan produktif diberikan senilai Rp 2,4 juta untuk UMK sebagai tambahan modal. Dia berharap para UMK bisa segera bangkit dari tekanan pandemi virus Covid-19.
Baca Juga: UPDATE: Corona di Indonesia Bertambah Jadi 194.109 Jiwa Per 6 September 2020
“Ini hibah untuk pengusaha kecil sebagai bantuan modal. Kami senang karena dalam sepekan kami bisa menyalurkan Rp7 triliun," kata dia.
