Network
ISU BOGOR - Agar program pemerintah bisa sampai dan dipahami masyarakat hingga ke desa-desa atau pelosok Tanah Air, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggunakan jasa influencer. Istana beralasan Karena para influenser mempunyai sosial media (sosmed) yang jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial.
Hal itu diterangkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, sekaligus membantah ada pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kurang percaya diri untuk menyosialisasikan program kerjanya, sehingga menggunakan jasa influencer.
“Nah, influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial,” ujar Donny Gahral Adian, Jumat 21 Agustus 2020.
Baca Juga: Setiap Pekan 1.000 Warga Bogor Akan Dites Covid-19
Sebab, lanjut Donny, sekitar 40 persen populasi penduduk Indonesia termasuk kelompok milenial. Sehingga dibutuhkan influencer yang mampu menerangkan program pemerintah yang dilakukan bagi masyarakat.
“Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya ke mana, prosedurnya seperti apa. Nah itu penting kan untuk disosialisasikan,” jelas Donny.
Ditegaskannya sekali lagi, Presiden Jokowi melibatkan influencer untuk mempromosikan program pemerintah bukan karena tidak percaya dengan kebijakannya sendiri. Tetapi Jokowi ingin program atau kebijakannya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Sutradara Film Pendek Tilik Terharu, Netizen Malah Bahas Dian 'Pelakor' Bukan Bu Tedjo!
“Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat,” papar Donny Gahral Adian.
