Network
Perwakilan tinggi berwenang untuk memberhentikan siapa saja yang mengganggu pelaksanaan perdamaian di negara itu, termasuk anggota Dewan Presiden, dan mengesahkan undang-undang yang diperlukan. Kekuatan tersebut dijuluki "kekuatan Bonn".
Baca Juga: Berkunjung ke China, Macron Desak Xi Jinping Sadarkan Rusia Terkait Perdamaian di Ukraina
Berargumen bahwa harta tak bergerak adalah milik entitas, menurut Perjanjian Damai Dayton, yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina, RS mengatakan bahwa administrasi harta benda juga miliknya sendiri di bawah undang-undang tersebut.
Sementara undang-undang inkonstitusional tentang harta tak bergerak diharapkan berlaku pada akhir Februari, lembaga publik yang digunakan oleh RS berdasarkan undang-undang tersebut diklaim sebagai "bagian" darinya.***
