Pemimpin Separatis Serbia Bosnia Sebut Para Pejabatnya Pertimbangkan Deklarasi Kemerdekaan

- 16 April 2023, 13:58 WIB
Milorad Dodik, Pemimpin Republika Srpska (RS), salah satu dari dua entitas politik yang membentuk Bosnia dan Herzegovina, mengatakan para pejabat secara serius mempertimbangkan kemerdekaan wilayah tersebut.
Milorad Dodik, Pemimpin Republika Srpska (RS), salah satu dari dua entitas politik yang membentuk Bosnia dan Herzegovina, mengatakan para pejabat secara serius mempertimbangkan kemerdekaan wilayah tersebut. /Foto/Anadolu
ISU BOGOR - Milorad Dodik, Pemimpin Republika Srpska (RS), salah satu dari dua entitas politik yang membentuk Bosnia dan Herzegovina, mengatakan para pejabat secara serius mempertimbangkan kemerdekaan wilayah tersebut.

"Kami sedang mempertimbangkan dengan sangat serius untuk mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan dan memisahkan Republika Srpska kecuali masalah properti diselesaikan," kata Milorad Dodik.

Komentarnya disampaikan dalam konferensi pers bersama setelah bertemu dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic di Beograd sebagaimana dikutip Anadolu Agency, Minggu, 16 April 2023.

Dodik mengatakan peristiwa meningkat dengan pencabutan undang-undang yang mengatakan properti tidak bergerak milik entitas.
 

"Kami ingin Konstitusi Bosnia dan Herzegovina dihormati, dan Perjanjian Dayton, dan integritas Bosnia. Tapi juga, penghormatan terhadap hak yang tidak diragukan lagi diberikan kepada RS oleh Konstitusi," ungkap Milorad Dodik.

“Kami telah sampai pada titik di mana kami tidak dapat lagi menunda masalah ini dan pembelaan kami adalah bahwa kami secara serius mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan keputusan tentang kemerdekaan dan pemisahan Republika Srpka," tambahnya.

Vucic mengatakan Perjanjian Damai Dayton adalah inti dari berfungsinya Bosnia dan Herzegovina dan, tentu saja, Republika Srpska.

Serbia akan selalu mendukung apa yang disetujui oleh tiga orang konstituen di Bosnia, katanya, mengacu pada Serbia Ortodoks, Kroasia Katolik, dan Muslim Bosnia.

Baca Juga: Perang Saudara di Sudan Tewaskan 56 orang, 600 Luka-luka

Pertemuan bersama pemerintah Serbia dan RS diumumkan oleh para pemimpin. Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina mencabut undang-undang properti tak bergerak yang kontroversial di entitas RS pada awal Maret.

Putusan pengadilan datang setelah Perwakilan Tinggi Bosnia dan Herzegovina menangguhkan undang-undang tersebut satu hari sebelum diharapkan berlaku 28 Februari.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewenangan pengelolaan properti publik adalah milik entitas dan hak milik milik negara Bosnia dan Herzegovina.

Halaman:

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x