Network
ISU BOGOR - Demonstrasi menentang militer Myanmar berlangsung setiap hari di banyak bagian negara Asia Tenggara itu sejak Senin, 1 Februari 2021.
Namun kali ini, demo besar kembali terjadi setelah 5 bulan kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi menelan ratusan nyawa.
Para pendemo membakar baju militer Myanmar dengan sebelumnya mewarnai udara jalan dengan serbuk warna warni dari petasan yang dibawanya sambil berlarian.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Demo Besar Antikudeta Kembali Terjadi di Myanmar, Bakar Seragam Militer
“Apa yang kita inginkan? Demokrasi! Demokrasi!" teriak pengunjuk rasa saat mereka berlari melalui jalan-jalan dengan nyala api berwarna-warni.
"Untuk orang-orang! Untuk rakyat,” teriak mereka, menurut video yang diterbitkan oleh Reuters.
Mereka membakar seragam militer sebelum bubar.
Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di kota terbesar Myanmar Yangon pada Kamis, 1 Juli 2021.
Mereka membakar seragam militer dan meneriakkan seruan untuk demokrasi, setelah lima bulan kudeta militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Protes itu adalah salah satu yang terbesar di Yangon dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Angka Kematian Akibat Covid-19 Capai 3.320, Myanmar Pilih Beli Vaksin Rusia
Reuters tidak segera dapat menghubungi juru bicara militer untuk memberikan komentar.
Militer Myanmar telah berjuang untuk memaksakan otoritasnya sejak mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021 itu.
Padahal telah menghadapi protes, pemogokan yang melumpuhkan sektor publik dan swasta, dan kebangkitan konflik di perbatasan.
Otoritas militer Myanmar telah mencap masyarakat yang melawannya sebagai teroris.
Pada hari Rabu membebaskan lebih dari 2.000 tahanan, kebanyakan mereka ditahan sejak kudeta.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan lebih dari 6.400 orang telah ditangkap sejak kudeta.
Baca Juga: Aktivis Sebut Hampir 5.200 Orang Masih Dalam Penahanan Militer Myanmar
Ini menempatkan jumlah korban tewas lebih dari 880, angka yang menurut militer dilebih-lebihkan.
Militer Myanmar mengatakan pengambilalihan itu sejalan dengan konstitusi.
Butuh kekuasaan dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan November 2020 yang disapu oleh partai Suu Kyi.
Walaupun sebenarnya mantan komisi pemilihan telah menepis tuduhannya.
