Network
Kasus lainnya, ada sekitar 499 ribu keluarga yang belum memanfaatkan bantuan sosial sebesar Rp495,87 miliar.
Baca Juga: Cita Citata Terseret Kasus Bansos, Dapat Aliran Rp150 Juta. Tegaskan Hanya Mengisi Acara
"Ditemukan pula bantuan bantuan sosial tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan penyaluran bantuan kepada 45 ribu Rp 27,17 miliar," kata anggota III BPK, Achsanul, mengutip laporan pemeriksaan, kemarin.
Temuan BPK ini selaras dengan keluhan yang diterima Menteri Sosial Tri Rismaharini ihwal realisasi penyaluran dana bantuan sosial untuk PKH.
Mensos Risma mengaku mendapat laporan mengenai banyaknya dana bansos yang diterima oleh keluarga kepala desa atau lurah.
Baca Juga: Covid-19 Melonjak, Mensos Risma: Tak Setuju Lockdown Diberlakukan
“Data (penerima bantuan) ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah mintanya ke desa dan kelurahan. Nah, itu (penerima yang memotret) keluarganya dari kepala desa, keluarga lurah,” ujar Risma, Selasa pekan lalu.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan, Kementerian Sosial sedang membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Pembenahan itu mencakup pula pemetaan ulang daftar penerima PKH. Berdasarkan pemetaan tersebut, Risma ingin membuat pengelompokan bantuan.
Baca Juga: Mensos Risma: Mulai Januari 2021, Lansia Mendapat Bansos Rp200 Ribu per Bulan
