Pakar IPB University Sebut Pandemi COVID-19 Momentum Kedaulatan Pangan Indonesia Yang Berawal dari Desa

- 2 Juni 2021, 16:33 WIB
Ilustrasi pandemi Covid-19.
Ilustrasi pandemi Covid-19. /Pixabay/Jeyaratnam Caniceus/

ISU BOGOR - Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menjelaskan kedaulatan pangan dapat berawal dari desa.

"Beberapa makna yang didapatkan melalui peristiwa pandemi COVID-19 dapat dijadikan sebagai momentum kedaulatan pangan Indonesia," ungkapnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima Isu Bogor, Rabu 2 Juni 2021.

Menurutnya, nilai positif pandemi menyadarkan masyarakat bahwa pangan merupakan hidup mati suatu bangsa.

Baca Juga: Hari Jadi Bogor ke-539, Bupati Ade Yasin Ingin Kuliner Khas Bogor Go Nasional

"Pandemi turut menegaskan bahwa kesejatian pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Selain itu, desa berpotensi menjadi basis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Bahkan dalam bukunya yang berjudul “Involusi Republik Merdesa”, dosen IPB University dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ini juga sempat memaparkan beberapa fakta miris mengapa Indonesia gagal dalam kedaulatan pangan.

"Salah satunya adalah desa sebagai lokus produksi dan reproduksi pangan serta pertanian sebagai basis ekonomi rumah tangga masih belum ditatakelola dengan baik oleh pemerintah," jelasnya.

Baca Juga: 2 BEM IPB University Kompak Dampingi UMKM Desa Sukawening Agar Melek Digital Marketing

Akibatnya, lanjut dia, desa-desa tersebut identik dengan ketertinggalan dan kantong kemiskinan.

”Karena tidak adanya keseriusan dalam mendorong sektor pertanian, tenaga kerja muda produktif juga tidak lagi tertarik dengan pertanian dan bermigrasi ke kota,” ujar sosok penggagas Data Desa Presisi (DDP) IPB University ini.

Lebih lagi, katanya, tidak adanya data akurat atau presisi mengakibatkan perencanaan dan implementasi yang gagal.

Bahkan terjadinya konflik kepentingan elit misalnya terkait bantuan sosial. Sentralisasi data desa yang tidak kunjung selesai juga menambah problematika sektor pertanian.

Permasalahan tersebut dapat menjadi pembelajaran agar pemerintah mulai menata dan membangun kedaulatan pangan dari desa.

“Hal lainnya yang menjadi tantangan yakni terjadinya perebutan sumber daya alam di pedesaan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai mendampingi pedesaan agar menjadi semakin kuat agar Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam melalukan tatakelola pembangunan pertanian berorientasi kedaulatan pangan terdapat tiga hal yang penting diperhatikan.

Tiga hal tersebut ialah kebijakan dan penguatan akses petani terhadap input produksi, penguatan kelembagaan produksi dan pasca produksi, serta inovasi dan pengembangan riset pertanian.

Selain itu, perlu dilakukan pula tiga bentuk pengorganisasian yakni pengorganisasian sosial yang dimulai dengan mencetak pemuda desa sebagai inovator, pengorganisasian ekonomi-produksi terkait hulu hilir.

Ia memberi contoh, yaitu market place bernama Merdesa Food yang dibangun oleh IPB University. Market place ini menghubungkan antara supply dan demand serta menghubungkannya dengan pengorganisasian kelompok tani.

Langkah lainnya yakni dengan pengorganisasian karakter yang kini semakin melemah. Adapun generasi muda dapat dibentuk untuk menjadi aktivis desa demi mengentaskan ketertinggalan desa. Langkah yang tidak kalah penting yakni mengorientasikan sektor pertanian ke pertanian presisi.

Gagasan Sofyan terkait data desa presisi, menggunakan pendekatan participatory mapping sehingga dapat menghasilkan data numerik dan spasial yang dapat membaca estimasi kebutuhan pangan per bulannya.

Berdasarkan data tersebut dapat pula diestimasikan penggunaan lahan sehingga dapat dihitung nilai potensi ekonomi desa. Langkah terakhir yakni membangun sekolah vokasi pembaharuan pertanian dan desa.

“Kami di IPB University sebenarnya selalu berinisiasi bahwa pendidikan formal tidak serta merta dapat mengantisipasi berbagai persoalan di desa," ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya mendorong beberapa sekolah informal seperti sekolah pemerintahan desa untuk membangun desa dan aparatnya agar memiliki wawasan yang baik tentang tatakelola pemerintahan desa serta merencanakan pembangunan desa berbasis data yang kuat.***

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x