ISU BOGOR - Jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kian rentan dihadapan masyarakat yang aktif di media sosial, karena warganet mulai membuat tren hastag (#)ericout pada Senin, 6 Juli 2020 sejak pukul 12.30 WIB.
Hastag tersebut rata-rata dipakai warganet sebagai buntut simpatik kepada Presiden Joko Widodo yang sempat marah atas kinerja para jajaran kabinetnya mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia pada video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.
Salah satu akun twitter @Oktavianisiant2 mengekspresikan rasa kecewanya kepada Menteri Erick Thohir yang dulu diharapkannya sekali dapat memberi perubahan.
Bahkan, akun lainnya, @deni_dadang dengan singkat mempersilakan Menteri Erick Thohir untuk dikeluarkan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sempat bernada menekan saat memberikan arahan kepada para menterinya dalam menangani penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi skala nasional melalui video dari Sekretariat Presiden tersebut.
Baca Juga: Dikaitkan Presiden Marah, Logo Baru BUMN Disindir Warganet
Presiden menilai menterinya kurang serius dalam mencari terobosan untuk mengatasi wabah tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat.
Belanja kementerian yang belum dicairkan dengan baik, antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai perusahaan yang belum optimal serta tunjangan bagi petugas medis yang baru sedikit cair.
Dirinya siap mengeluarkan peraturan diperlukan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 yang krisisnya telah dirasakan berjalan sudah tiga bulan lamanya.
"Saya harus bilang apa adanya, enggak ada progres yang signifikan enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perlu kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Presiden Joko Widodo pada rapat Paripurna di Istana Negara Jakarta, yang diunggah chanel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.
Sebab itu, kata Presiden, langkah keras berupa reshuffel kabinet maupun langkah politik bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut.
Baca Juga: Penumpang KRL Bogor Mulai Membeludak, KCI: Sepertinya Perlu Kebijakan Baru
"Langkah apapun yang 'extraordinary' akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa 'aja' membubarkan lembaga, mungkin saja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya," ujarnya.***