ISU BOGOR - Thailand mulai menuntut implementasi 5 konsensus ASEAN terhadap kekacauan akibat kekerasan yang terjadi selama 4 bulan atas demonstrasi antikudeta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi.
Juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan, Minggu, 6 Juni 2021, mengungkapkan negaranya terus memerhatikan perkembangan situasi keamanan Myanmar.
“Kami telah mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian, terutama insiden kekerasan di banyak bagian negara itu,” katanya, dikutip IsuBogor.com dari Reuters.
Baca Juga: Pawai Bendera Israel yang Berpotensi Memicu Ketegangan dengan Palestina Bakal Digelar di Yerusalem
Baca Juga: Film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It Kuasai Box Office
Menurut Tanee, Thailand prihatin dengan kekerasan di banyak bagian Myanmar dan ingin melihat implementasi langkah-langkah yang disepakati oleh para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan junta militer Myanmar.
Dalam 5 poin konsensus yang dihasikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Sabtu, 24 April 2021, 10 negara ASEAN termasuk Myanmar, diharapkan segera mengakhiri kekacauan sejak kudeta militer pada Senin, 1 Februari 2021.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Motivasi Hari Ini: Belajar untuk Ujian atau Ujian untuk Belajar?
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kemudian kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda untuk mengindahkan 5 poin 'konsensus' yang disepakati di antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu.
Dari sudut pandang Thailand banyak diplomasi yang tidak bisa dipublikasikan antar negara tetangga sebagai langkah efektif.
Baca Juga: Pilihan Perempuan Bisa Jadi Hambatan Utama China Dalam Menerapkan Kebijakan Tiga Anak
Bukan tanpa sebab, Thailand memiliki perbatasan yang lebih panjang dengan Myanmar daripada negara lain dan khawatir konflik tersebut dapat membawa banjir pengungsi dari Myanmar.
Akibat adanya protes yang terus menerus sejak pemerintahan diambil alih militer dengan cara mengkudeta pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
“Banyak dari apa yang telah dilakukan Thailand mungkin tidak dipublikasikan karena kami percaya bahwa diplomasi yang tenang dan rahasia antara tetangga akan lebih efektif dan sejalan dengan diplomasi tradisional Thailand,” kata Tanee.
Sementara itu, protes harian terhadap militer telah berkembang di beberapa bagian Myanmar menjadi pemberontakan bersenjata sementara konflik etnis yang telah berlangsung selama satu dekade telah berkobar lagi.
Baca Juga: 421 Santri Tes PCR, Klaster Ponpes Harjasari Terpapar Covid-19 di Luar Kota Bogor
Para penentang junta telah menyuarakan rasa frustrasi atas kurangnya tindakan keras oleh ASEAN yang mengirim dua utusan.
Masyarakat Myanmar yang antikueta merasa pertemuan dua utusan ASEAN itu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada hari Jumat, 4 Juni 2021, memberinya legitimasi yang lebih besar tetapi tidak membawa manfaat.
Padahal, sebuah kelompok hak asasi manusia setempat menyebut junta militer Myanmar dianggap telah gagal untuk memaksakan kontrol sejak merebut kekuasaan dari pemimpin terpilih Aug San Suu Kyi.
Baca Juga: Filter Milik Jimin BTS Jadi Lagu Solo Korea Ke-4 Paling Banyak di Streaming di Spotify
Telah ada sekitar 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta dan sedikitnya 847 orang tewas, meskipun militer Myanmar membantah angka itu.***