Network
ISU BOGOR - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon bilang jika seharusnya Indonesia bisa merayakan kemerdekaan tanpa pembungkaman.
"Hari ini, 17 Agustus 2021, kita kembali memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia," tulisnya di Twitter seperti dikutip Isu Bogor, Selasa 17 Agustus 2021.
"Sama dengan situasi tahun lalu, tahun ini kita juga memperingati Proklamasi dengan penuh keprihatinan," sambungnya.
Baca Juga: Fadli Zon Ungkap Kenapa Indonesia Mengalami Stagnasi Demokrasi Seperti Saat Ini
Menurut Fadli Zon, selain pandemi Covid-19, sumber keprihatinan utama adalah karena belakangan ini level kehidupan berdemokrasi terus-menerus mengalami kemerosotan.
"Salah satu tujuan negara kita, kata Bung Hatta, adalah kebebasan, kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan menjalankan agama dan keyakinan," tuturnya.
"Namun di masa pandemi, kebebasan ini makin terkungkung," imbuh Fadli Zon.
Baca Juga: Fadli Zon Kritik Jokowi: Harusnya Presiden Meminta Maaf, Sayang Sekali
Ia berpendapat, pandemi dan demokrasi memang telah menjadi isu penting dalam dua tahun terakhir.
"Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 telah menyerang semua negara, baik negara demokrasi, otoriter, monarki, ataupun diktator," sebut Fadli Zon.
Kata dia, negara-negara demokratis relatif bisa mengatasi pandemi lebih baik dibandingkan negara lainnya.
Baca Juga: Jokowi Pakai Baju Adat Badui, Fadli Zon Kembali Unggah Momen 27 Tahun Lalu
"Misalnya, pemerintah akan berusaha mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Keselamatan rakyat benar-benar menjadi hukum tertinggi," ujar dia.
Berbeda dengan negara otoritarian, kata dia pemerintah cenderung sibuk menyelamatkan kekuasaannya sendiri.
"Di tangan pemerintahan yang pura-pura demokratis inilah pandemi telah dimanipulasi sebagai kondisi untuk membatasi demokrasi dan membungkam kebebasan sipil," katanya.
Baca Juga: Hasil Polling Fadli Zon: 96 Persen BPIP Setuju Dibubarkan
Dalam cuitannya itu ia juga mengatakan bahwa pemerintahan kurang demokratis, seperti dilaporkan sejumlah lembaga riset, memang telah merespon pandemi ini dengan kebijakan-kebijakan yang hanya melayani kepentingan elite.
"Pembatasan sosial sebagai bagian dari protokol kesehatan, di tangan rezim kurang demokratis juga telah disalahgunakan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politik," pungkasnya. ***
