Network
Selain empat variabel turun, lanjutnya, ada beberapa variabel lain skornya masih tergolong buruk di bawah 60. yaitu ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berekspresi sebesar (57,35 poin), persentase anggota dewan perempuan (58,63 poin).
"Dan (3) Demonstrasi kekerasan (30,37 poin). Indikator-indikator vital tadi menunjukkan jika iklim demokrasi di negara kita tidak sedang baik-baik saja," tambahnya.
Baca Juga: Hasil Polling Fadli Zon: 96 Persen BPIP Setuju Dibubarkan
Ketiga, kata dia, kekuasaan makin terkonsentrasi di tangan Presiden dan eksekutif. Menurutnya, belum pernah terjadi sebelumnya dengan bekal kekuasaan menerbitkan Perppu. Misalnya, presiden bisa mengubah lebih dari lima undang-undang sekaligus.
"Selain itu, hanya dengan satu draf RUU, kini Presiden bisa mengubah puluhan undang-undang sekaligus, seperti yang terjadi pada Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Fadli Zon.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, penggunaan kewenangan semacam itu bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif.
Baca Juga: Megawati Sebut Sumbar Sudah Beda, Fadli Zon: Beberapa Tokoh Pemerintah Pusat Kurang Paham
"Dan keempat, kian besarnya impunitas yang dimiliki Presiden. Amandemen UUD 1945 sebenarnya telah memberikan perlindungan sangat besar kepada Presiden. Kini, Presiden tak bisa lagi dengan mudah dijatuhkan oleh @DPR_RI," sebutnya.
Namun, kata dia, dengan dalih keadaan luar biasa, melalui Perppu Corona impunitas yang dimiliki pemerintah kini jadi luar biasa.
"Presiden dan jajarannya tak lagi bisa diajukan ke muka pengadilan jika ada kebijakannya dianggap menyeleweng," tandasnya.
