Network
ISU BOGOR - Penulis sekaligus pengamat politik Hersubeno Arief menyebut bahwa Indonesia telah jadi koloni China.
Hal itu ia sampaikan dengan dasar bukti-bukti berupa kabar bahwasanya bahasa China atau mandarin telah masuk kurikulum wajib pada sekolah-sekolah di Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Berdasarkan sumber yang Hersubeno Arief baca, alasan bahasa mandarin dimasukkan ke dalam kurikulum wajib yakni untuk syarat kerja di sektor perusahaan China yang berada di Indonesia.
Baca Juga: Didesak WHO, China Takut Diserang Dunia Maya, Bersikeras Tidak Akan Buka Data Laboratorium Corona
"Sudah begitu parahnya kah bangsa kita ini? Hanya untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik China kita harus menggadaikan kedaulatan kita," kata dia dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Jumat, 23 Juli 2021.
Seharusnya, lanjut pengamat politik tersebut, orang-orang China lah yang mempelajari bahasa Indonesia, bukan malah sebaliknya.
"Harusnya kan mereka para pengusaha dan pegawai China itulah yang belajar bahasa Indonesia, bukan malah dibalik," ungkap Hersubeno Arief.
Baca Juga: China Tuduh WHO Politisisai Asal Virus Corona, Penyelidikan Ditolak
"Karena bahasa mandarin sekarang jadi syarat untuk bekerja di pertambangan yang kebetulan dia perusahaan China kita harus menyesuaikan diri," lanjutnya.
Penulis senior itu pun menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan China biasanya mendatangkan alat-alat dari negeri tirai bambu sendiri.
Dengan begitu, bahasa yang tertera pada alat-alat tersebut adalah bahasa mandarin. Mungkin karena itulah, para pegawai lokal diwajibkan menguasai bahasa Mandarin.
Baca Juga: Ratusan Orang Dievakuasi dan Belasan Tewas, Pemerintah China Awasi Risiko Kereta Api
"Karena memang begitulah China kalau membangun sebuah projek. Dia membawa semua peralatan dari China, pekerja dari China," tuturnya.
Sebelumnya, Hersubeno Arief mengatakan, bagaimana jadinya jika perusahaan Indonesia yang berada di China mewajibkan para pegawai non-lokalnya menguasai bahasa Indonesia.
Hersubeno Arief yakin bahwa hal itu tidak akan disetujui oleh para pegawai China maupun pihak perusahaan non-lokal yang terlibat.
Seharusnya, kata Hersubeno Arief, hal tersebut berlaku di Indonesia, para pegawai China lah yang harus mempelajari bahasa Ibu Tanah Air.***
