ISU BOGOR - Baru-baru ini, ramai soal wacana sejarah Gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau G30S PKI akan ditulis ulang.
Wacana penulisan ulang sejarah G30S PKI ini berdasar pada Keppres 17/2022 tentang tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
Mengetahui hal tersebut, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon angkat suara. Ia menyuarakan penolakan terhadap wacana penulisan ulang sejarah G30S PKI.
Baca Juga: Denny Darko soal Ramalan Lesti Kejora dan Rizky Billar Seolah Terbukti: Saya Tidak Merasa Bangga
Fadli Zon menentang keras adanya pembelokkan dan pengaburan sejarah pemberontakan PKI yang jelas-jelas kudeta.
Anggota DPR RI tersebut menilai bahwa Komnas HAM kurang kerjaan jika benar-benar melancarkan wacana penulisan ulang itu.
"Pada 1948 dan 1965, PKI jelas kudeta, tak ada versi lain," kata Fadli dikutip Isu Bogor dari cuitannya di Twitter, Sabtu, 1 Oktober 2022.
Baca Juga: Soal Penyidikan Kasus KDRT Lesti Kejora, Polisi Pastikan Akan Berpihak kepada Keadilan Korban
"Jangan belokkan dan kaburkan sejarah. Komnas HAM kurang kerjaan kalau mau menulis ulang sejarah itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah G30S PKI hanya akan membuka luka lama serta memulai konflik horizontal baru.
"Hanya akan membuka luka lama dan memulai konflik hotisontal baru," ungkapnya.
Diketahui, sesuai arahan Keppres 17/2022, Komnas HAM akan melakukan rekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah G30S PKI.
Namun, banyak pro kontra ihwal wacana penulisan ulang sejarah pemberontakan PKI yang akan dilakukan oleh Komnas HAM tersebut.***