"Ibu Puan ini kayak nggak ngerti aspirasi publik, aspirasi itu berkembang per detik," katanya di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 17 Desember 2021.
Lebi lanjut, Rocky Gerung yang disebut aspirasi berkembang setiap detik itu, bukanlah yang diputuskan dalam rapat.
"Jadi kalau ada aspirasi berkembang dengan sendirinya DPR harus justru aspiratif," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung menambahkan, jika memang publik menyetujui soal PT 20 persen sudah diputuskan di DPR.
"Tapi kita nggak ingin tuh, sebetulnya fungsi dari Ketua DPR memonitor denyut nadi poltik negeri," jelas Rocky Gerung.
Baca Juga: Posting Foto Bareng Puan Maharani, Fadli Zon Kena Peringatan Fahri Hamzah: Waspadalah...
Bukan masuk formalisme yang konvensional. Tentu saja, kata Rocky Gerung, Ketua DPR yang berlatarbelakang kader PDI Perjuangan menganggap PT 20 persen sudah final.
"Tapi rakyat bilang nggak final," tutur Rocky Gerung.
Bahkan, Rocky Gerung menceritakan tentang anak SMA yang mengirim pesan WhatsApp kepadanya meminta untuk diterangkan tentang PT.
Baca Juga: Perkara Menanam Padi, Puan Maharani Diteriaki 'Pencitraan' oleh Warganet hingga Trending di Twitter
"Anak SMA minta diterangkan apa itu Presidential Threshold supaya mereka bisa ikut berkampanye," jelas Rocky Gerung.
"Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa memang kongkalingkong kekuasaan sekarang disebabkan Presidential Threshold," tegas Rocky Gerung.
Baca Juga: Trending! Susi Pudjiastuti Disebut 'Julid' Usai Sindir Telak Puan Maharani soal Menanam Padi
Karena itu, banyak kelompok masyarakat yang meminta PT pencalonan calon presiden segera di tiadakan atau nol persen.
"Jadi sekali lagi, ibu Puan ini jangan mewakili PDIP, biarkan PDIP yang bicara ibu Mega.
"Tentu saja ibu Mega menginginkan Presidential Threshold itu 20 persen. Kalau ibu Puan kan mewakili rakyat," kritik Rocky Gerung.
Seperti diketahui, baru-baru ini Ketua DPR RI Puan Maharani melontarkan tanggapan gugatan Judicial Review yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat termasuk Manta Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang meminta PT 20 persen dihapus.
Puan mengatakan UU nomor 7 tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan calon presiden 20 persen.
"Di DPR revisi Undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai kesepakatan yang ada," kata Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Kamis 16 Desember 2021.***