ISU BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergeming terkait banyaknya kritik soal vaksin Covid-19 berbayar diberlakukan Kimia Farma mulai hari ini.
Sikap 'bungkam' Presiden Jokowi atas berbagai macam desakan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar itu ditunjukan di akun media sosialnya.
"Pandemi ini belum berakhir. Virus Covid-19 masih ada di sekitar kita dan tak kasat mata, Jangan pernah lengah," kata Presiden Jokowi di akun twitter-nya @jokowi, Senin 12 Juli 2021.
Baca Juga: Kimia Farma Lakukan Praktik Jual Beli Vaksin, Faisal Basri Sebut Itu Tindakan Biadab
Presiden Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
"Selalu kenakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tidak keluar rumah bila tak ada keperluan mendesak," tulis Presiden Jokowi.
Unggahan Presiden Jokowi tersebut langsung ditanggapi negatif para warganet yang malah lebih fokus mengkritik soal vaksin Covid-19 berbayar.
"Pak jangan ada vaksin berbayar, nanti akan ada perbedaan dlm pelayanan.. dan quota vaksin gratis lambat laun hilang dr peredaran.."
"Masker, oxygen, obat2an sdh jd barang mahal, jgn sampai terjadi jg untuk vaksin .. ppliss pak jgn ikuti pembisikmu yg pikirannya hanya CUAN..." kata netizen @waskitoprojo.
"Bukan vaksin berbayar tapi vaksin gotong royong. Bismillahkomisariskolembutek," tulis @nyukGg_.
Sementara itu, Epidemiolog UI dr Pandu Riono juga kembali mendesak dan menyindir pemerintah untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar.
"Jangan mau ditekan buat aturan yg menguntungkan BUMN yg tamak cari profit saat rakyat sedang bergabung, pak @BudiGSadikin," kata dr Pandu Riono di akun twitternya @drpriono1.
Bahkan sebelumnya dr Pandu mengkritik pedas kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN yang memberlakukan vasin Covid-19 berbayar.
Petisi Batalkan Vaksin Berbayar
"Cegah agar Negara/BUMN berbisnis dengan rakyat yang sedang bergabung akibat lonjakan kasus yang belum ditekan. Kematian demi kematian menghampiri kita. Tolak vaksin berbayar! @jokowi," kata dr Pandu.
Desakan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar juga digerakan dr Pandu dan para dokter lainnya dengan membuat petisi dengan judul Batalkan Vaksinasi Mandiri di situs change.org.
Petisi yang juga ditandatangani dr Pandu atas nama Koalisi untuk Semua menulis rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi.
"Menurut WHO pun, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja," tulisnya.
Lebih lanjut, mereka juga menulis, dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin.
Para tenaga kesehatan di daerah juga cemas. Apakah mereka akan kebagian vaksin secepat mungkin sehingga bisa melakukan tugasnya tanpa khawatir?
Saat ini, suplai vaksin Covid-19 di dunia masih sangat terbatas. Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, distribusinya ke daerah masih jadi masalah. Pak Menkes sendiri bilang tidak semua daerah memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung vaksin-vaksin Covid-19.
Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia.
Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta.
Keputusan ini juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.
"Kami pun bertanya-tanya, kalau vaksinasi mandiri diadakan, apakah ada jaminan program ini akan mempengaruhi program vaksin gratis secara keseluruhan? Bagaimana kita bisa mencapai herd immunity untuk seluruh masyarakat secara cepat?," katanya.
Karena itu, lewat petisi ini kami meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir agar membatalkan program vaksinasi mandiri.
Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri.
Setiap rakyat Indonesia, baik yang bekerja atau tidak bekerja berhak mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah.
Pihak swasta sebaiknya ikut membantu pemerintah agar semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.
"Kita harus benar-benar serius dan fokus dalam penyelesaian pandemi Covid-19. Pemerintah harus memilih jalan paling strategis yang akan memastikan penyelesaian pandemi ini," katanya.
"Dan vaksinasi mandiri bukan langkah yang tepat."
Petisi tersebut di tandatangani Pandu Riono, Ph.D, Irma Handayani, Ph.D dan Sulfikar Amir, Ph.D.****