Kritik Jokowi Harus Turun, Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail: Karena Sudah Tidak Sanggup

6 Juli 2021, 01:46 WIB
Kolase foto Presiden Jokowi dan Ketua HMI MPO Affandi Ismail /Tangkapan layar instagram @jokowi @affandhy.ismail

ISU BOGOR - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi mengungkap sejumlah alasan mendasar bahwa Presiden Jokowi sudah tidak sanggup memimpin negara Indonesia. Mulai dari ketidakadilan, hutang meroket hingga pendidikan.

"Kita bicara kerumunan di masa pandemi Covid-19, kembali pada perspektif bahwa setiap orang itu sama di mata hukum. Tapi saat berkunjung NTT menimbulkan kerumunan tidak dihukum," tegas Affandi di channel YouTube Refly Harun yang dikutip Selasa 6 Juli 2021.

Menurutnya dalam persoalan hukum ini, tidak pernah ada upaya penegakan hukum terhadap Presiden Jokowi yang jelas-jelas sama seperti Habib Rizieq yang dituduh melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Pemerintah Soal Over Kapasitas RS dan Krisis Oksigen Selama PPKM Darurat: Faktanya Kolaps

Baca Juga: Kritik dan Desak Presiden Jokowi Mundur, Affandi Ismail: Intimidasi Sudah Banyak

"Apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia bupati atau rakyat jelata. seperti kita-kita ini tentu harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum," ujarnya.

Maka dari itu, kata Affandi, tidak ada kata lain jika memang Presiden Jokowi harus turun. Bukan hanya soal hukum tapi ekonomi, khususnya terkait hutang luar negeri, ini juga menjadi hal fundamental.

"Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hutang luar negeri kita sekarang sudah mencapai lebih dari Rp6000 triliun. Dan kemudian baru-baru ini bisa kita lihat bahwa jika digabung dengan hutang BUMN bisa mencapai Rp12 ribu triliun," ungkapnya.

Baca Juga: Kritik Jokowi Soal PPKM Darurat, Rocky Gerung: Presiden Sudah Melanggar Konstitusi

Baca Juga: Kritik Jokowi Soal PPKM Darurat, Rocky Gerung: Angkat Saja Anies Sebagai Presiden di Era Covid-19

Kemudian BPK baru-baru ini, kata Affandi juga sempat menghadap kepada Presiden Jokowi, bahkan di depan presiden, BPK menyampaikan bahwa mestinya para menteri itu tidak memberikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada presiden.

"Bahkan ada warning yang menarik dari BPK bahwa jangan sampai negara tidak sanggup membayar hutang yang sudah sedemikian meroket. Jadi itu bicara soal hutang luar negeri yang kaitannya dengan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, mengenai persoalan mendasar lainnya yaitu tentang SDM (Sumber Daya Manusia).

Baca Juga: Gaduh, Singkatan PPKM Berbalik Menyerang Jokowi, Pak Presiden Kapan Mundur?

"Saya kira kalau kita kembali bahwa pada salah satu misi pak Jokowi ketika maju di Pilpres 2019 adalah peningkatan SDM. Maka variabel apa yang dilihat yaitu pendidikan," katanya.

Terkait pendidikan, sudah hampir dua tahun ini, kata Affandi, khususnya selama pandemi Covid-19 ini sudah sangat carut marut.

"Kalau kita buka data-data tentu rangkin pendidikan kita sudah jeblok sebelum ada Covid-19 dibandngkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia apalagi Singapura dan beberapa negara-negara tetangga lainnya," ucapnya.

Baca Juga: Serbu Instagram dan Twitter Jokowi yang Unggah Kartun 'Di Rumah Saja', Netizen: TKA Dimasukin

Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan ide tentang kampus merdeka atau merdeka belajar.

"Justru sekarang ada yang ngeledek gitu kan, bahwa ini kayak film sinetron saja, jadi kampus merdeka The Series, jadi berseri-seri, tapi implementasi di lapangan kita juga tidak merasakan," tegasnya.

Betapa banyak keluhan-keluhan dari orangtua siswa, betapa banyak keluhan daripada siswanya sendiri tentang libur yang sangat panjang dengan kuliah online.

"Bagi saya ini sangat mengkhawatirkan bagi peningkatan sumber daya manusia kita di Indonesia, nah itu, saya kira banyak faktor lain yang kemudian bagi saya sangat beralasan untuk mengatakan pak Jokowi sudah tidak sanggup untuk memimpin negara ini," katanya.***

Editor: Iyud Walhadi

Tags

Terkini

Terpopuler