Network
ISU BOGOR - Ribuan kaum buruh dari berbagai serikat pekerja mendatangi Balai Kota Bogor, Jalan Juanda, Bogor Tengah, Rabu 21 Oktober 2020. Wali Kota Bogor Bima Arya pun berjanji akan membawa aspirasi buruh ke Presiden Jokowi.
Kedatangan mereka untuk melakukan unjuk rasa terkait penolakan atas disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Aliansi buruh tersebut antara lain Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Bogor Raya (SBBR), Serikat Pekerja Indonesia (SPIN), Serikat Pekerja Pos Indonesia (Aspek Indonesia), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSPKEP).
Baca Juga: Omnibus Law, Bima Arya: Kewenangan Ditarik ke Pusat bila Daerah Tidak Mampu
“Tuntutan kami yaitu menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dan menuntut penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kota Bogor agar lebih jelas. Kami para buruh, meminta kepada Wali Kota Bogor untuk mengirimkan surat kepada Presiden agar menerbitkan Perppu,” ujar Ketua SPN Kota Bogor Budi Mudrika.
Setelah masing-masing serikat buruh bergantian berorasi, tampak Wali Kota Bogor Bima Arya keluar dari ruangannya untuk kemudian menemui para pengunjuk rasa. Bima juga diminta untuk menaiki mobil komando dan menyampaikan pendapatnya sebagai kepala daerag dihadapan para buruh.
“Saya mengucapkan terimakasih. Karena pandemi ini berat untuk semua, tetapi teman-teman tetap berjuang untuk keluarga, berjuang untuk semuanya. Di Bogor banyak yang putus kerja, banyak yang terpapar secara ekonomi, keadaan sulit. Jadi kalau teman-teman masih berjuang itu luar biasa, apresiasi penuh untuk semua,” ungkap Bima.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Jelaskan Kehalalan Vaksin Corona di Indonesia
“Saya lihat teman-teman datang ke sini dengan tertib karena niatnya baik, niatnya tulus, tidak ada buruh yang ingin membuat kerusuhan atau chaos. Kalau ada yang rusuh, itu pasti bukan buruh. Tidak ada buruh yang membuat rusuh, tidak ada juga Wali Kota, Gubernur, Presiden yang mau menyengsarakan rakyatnya. Semua pasti tujuannya baik. Tapi tujuan baik, caranya harus baik. Tujuan baik, diturunkan juga aturan-aturan yang baik,” tambah Bima, disambut riuh massa.
“Karena itu saya mengapresiasi teman-teman yang mengekspresikan catatan-catatan keberatannya terhadap UU Ciptaker ini. Insya Allah saya sebagai wali kota sudah berbicara, bertemu di dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang kami semua sepakat bahwa banyak sekali catatan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak hal-hal yang menimbulkan pertanyaan, banyak hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran,” jelas Bima.
Ia mengatakan, jangan sampai UU Ciptaker ini yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan menggenjot investasi tersebut malah memperburuk keadaan.
Baca Juga: 5 Daftar Film Disney, Mulai dari Maleficent hingga Tangled, Mana yang Terbaik?
“ Jangan sampai tujuan yang baik, tetapi aturannya tidak konsisten. Karena itu saya melihat keberatan teman-teman tentang jam kerja, keberatan teman-teman tentang outsourcing, keberatan teman-teman tentang pesangon dan lain-lain itu semuanya saya kira ada landasannya dan patut untuk diperjuangkan. Karena itu hari ini saya terima aspirasinya,” ujar Bima.
Selanjutnya, aspirasi dan catatan-catatan keberatan tersebut akan Bima Arya bawa ke forum wali kota se-Indonesia atau Apeksi untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya menerima aspirasinya dan kemudian saya akan menyampaikan surat dalam forum Apeksi untuk ditujukan kepada Presiden dan kementerian terkait, terkait dengan keberatan UU Ciptaker ini. Tapi perjuangan ini harus dilaksanakan secara elegan. Jangan sampai rusuh. Harus jelas tujuannya. Lebih baik elegan, taktis, tertib tetapi tujuan kita Insya Allah tercapai,” pungkasnya.***
