Network
Baca Juga: Prakiraan Cuaca : Bogor Belum Akan Hujan Hari Ini
"Porsi terbesar dari APBD dari segi pendapatan rata-rata secara nasional tergantung dari transfer ke daerah, sementara besarnya PAD jika dilihat secara agregat rata-rata porsinya untuk daerah atau provinsi kisarannya 30 - 40 persen, sementara kab/kota kisarannya ada di angka 13 persen," katanya.
Dalam upaya peningkatan pajak daerah seiring pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dengan mendorong beberapa langkah.
Diantaranya implementasi organisasi perpajakan yang tepat yang didukung peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pajak daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi serta data yang terintegrasi. Selain itu perlunya kerja sama dengan para stakeholder.
Baca Juga: Ada Program Bantuan KemenPUPR Bikin Rumah Bagi Warga Berpenghasilan Rendah, Begini Cara Daftarnya
"Kelemahan daerah adalah organisasi pengelola penerimaan pajak daerah belum fit padahal potensinya besar, banyak aturan daerah belum mengikuti aturan best practice pengelolaan pajak, selain itu up dating data dan transparansi yang masih perlu ditingkatkan. Jika hal itu ditingkatkan saya yakin PAD bisa ditingkatkan," harapnya.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo mengungkapkan, kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan pada 2019 dengan 7 pemda dengan tujuan untuk berkolaborasi melakukan pengawasan dan tahun ini meningkat menjadi 76 pemda.
"Sehingga kita bisa melihat lebih jelas prospektif dimana wajib pajak melaksanakan kegiatan usaha. Ini sangat bagus karena kami membutuhkan pemda untuk sharing begitu pula sebaliknya. Bapak Presiden menginginkan satu data yang sifatnya universal nasional, saya pikir inilah saatnya untuk melaksanakan keinginan tersebut karena akan lebih memudahkan untuk digunakan," ujar Suryo Utomo.***
