Network
Persoalan BABS itu terungkap dalam rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) ODF tingkat Kota Bogor 2023 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu, 18 Januari 2023.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengakui masih tingginya jumlah kelurahan yang belum bebas BABS dikarenakan program ODF di wilayah kota hujan itu tak terlalu masif.
"Kami sudah menangani ODF dari 2021 namun memang penanganan di 2021 sampai 2022 belum terlalu masif," kata Syarifah.
Baca Juga: Hendak Tawuran, 13 Remaja Bersenjata di Cileungsi Diamankan Polisi
"Dan baru dua kelurahan yang sudah bebas BABS yakni kelurahan Rancamaya dan Pabaton," tambahnya dalam keterangan resmi yang diterima Isu Bogor, Kamis, 19 Januari 2023.
Akibat masih tingginya kelurahan yang masih BABS, kata Syarifah, posisi Kota Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan.
Buktinya, lanjut Syarifah, berdasarkan data desa yang telah ODF di 2022 triwulan 2 Kota Bogor masih di angka 0 persen.
Tak ayal, di 2023 Pemkot Bogor menargetkan bisa memenuhi target ODF 100 persen. Pihaknya pun belajar dari Kabupaten Sukabumi yang selama satu tahun seluruh desanya sudah ODF 100 persen.
Baca Juga: Gejala Kolesterol Tinggi yang Muncul saat Buang Air Besar, 3 Warna Tinja Ini Harus Jadi Peringatan
"Kami belajar strategi-strategi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menangani ODF dan ternyata mereka semua turun," ungkapn Syarifah.
"Semua komponen turun, dari mulai TNI, Polisi, Perangkat Daerah, Kepala OPD turun untuk menangani dan mendampingi masing-masing desa sehingga bisa ODF," tambahnya.
Syarifah menuturkan, strategi seperti ini sudah pernah dilakukan di Kota Bogor juga pada saat menangani Pandemi Covid-19.
Pada penanganan ODF 2023 ini, Pemkot Bogor sudah menetapkan setiap OPD, BUMD, semua lembaga diantaranya BAZNAS dan Kadin untuk mendampingi 66 Kelurahan agar bebas BABS.
Baca Juga: Niat Buang Air Besar di Sungai, Warga Bogor Malah Temukan Tetangganya Sudah Jadi Mayat
"Kami juga sudah melakukan pemetaan by name by address di setiap kelurahan. Setiap kelurahan dibedakan warnanya (hijau, kuning, merah, merah tua sampai coklat)," jelas Syarifah.
"Sesuai banyaknya rumah yang masih BABS. Kelurahan dengan warna coklat merupakan kelurahan dengan jumlah BABS terbanyak yakni 999 - 1978 rumah," terangnya.
Syarifah menambahkan, nantinya setiap OPD, BUMD dan lembaga yang mendampingi kelurahan, masing-masing akan diminta untuk membuat langkah-langkah lanjutan dengan rapat koordinasi dan melakukan pemetaan kembali.
Itu penting dilakukan untuk melihat dari yang termudah ditangani, yakni mengubah kultur sampai yang tersulit yakni banyaknya perumahan yang dibangun di pinggir sungai yang mana pembuangannya langsung ke sungai.
"Kami minta hal-hal yang mudah diselesaikan secara masif agar saat evaluasi setiap bulan ada penurunan. SK ini juga hanya berlaku lima bulan," ungkap Syarifah.
"Tujuannya ingin melihat penurunan selama lima bulan dengan target bisa mencapai 70 persen kelurahan bebas BABS dan dalam satu tahun Kota Bogor sudah bisa 100% ODF," pungkasnya.***
