Network
Baca Juga: Dikaitkan Presiden Marah, Logo Baru BUMN Disindir Warganet
Presiden menilai menterinya kurang serius dalam mencari terobosan untuk mengatasi wabah tersebut dan juga dampaknya kepada masyarakat.
Belanja kementerian yang belum dicairkan dengan baik, antisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) diberbagai perusahaan yang belum optimal serta tunjangan bagi petugas medis yang baru sedikit cair.
Dirinya siap mengeluarkan peraturan diperlukan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 yang krisisnya telah dirasakan berjalan sudah tiga bulan lamanya.
"Saya harus bilang apa adanya, enggak ada progres yang signifikan enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perlu kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ujar Presiden Joko Widodo pada rapat Paripurna di Istana Negara Jakarta, yang diunggah chanel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020.
Sebab itu, kata Presiden, langkah keras berupa reshuffel kabinet maupun langkah politik bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut.
Baca Juga: Penumpang KRL Bogor Mulai Membeludak, KCI: Sepertinya Perlu Kebijakan Baru
"Langkah apapun yang 'extraordinary' akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa 'aja' membubarkan lembaga, mungkin saja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya," ujarnya.***
