Network
ISU BOGOR - Guna meningkatkan kesadaran terhadap dampak penyebaran covid-19 di klaster, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaksimalkan sangki di Perda Ketertiban Umum (Tibum) guna mencagah penyebaran Covid-19.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Endah Purwanti usai menghadiri rapat kordinasi Satgas Covid-19 di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Selasa 8 Juni 2021.
Ia menilai, kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan pasca munculnya klaster di pesantren dengan jumlah 65 orang terpapar dan klaster Puskesmas Kayumanis dengan jumlah 11 orang terpapar.
Baca Juga: Sayangkan Remaja Ijak Makam Belanda, KRB Tingkatkan Pengawasan
Endah menyampaikan, saat ini Kota Bogor telah memiliki Perda) Tibum yang mengatur terkait penanganan pandemi. Mulai dari langkah penanganan hingga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar.
Sehingga ia pun meminta Pemkot Bogor untuk menegakkan perda tersebut untuk menekan angka penyebaran dan mencegah munculnya klaster baru.
"Pertama kita berharap Pemkot Bogor betul-betul menegakkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Tibum. Karena disitu jelas dikatakan tentang penanganan pandemi," kata Endah.
Baca Juga: Sejak Pagi Beraktivitas, Waktu Malam Cocok untuk Muhasabah Diri agar Hari Esok Lebih Baik
Ia pun menambahkan bahwa pasca munculnya klaster baru ini, tingkat ketersediaan kasur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Bogor mulai mengalami peningkatan. Bahkan dari catatannya, keterisian kasur di RSUD Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.
"memang kondisi BOR rumah sakit itu sudah mulai naik angkanya. Bahkan RSUD saat ini sudah diangka 40 persen," ujarnya.
Sehingga ia pun meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.
Sebab, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semenjak lebaran silam mulai mengalami penurunan sebanyak 10 persen dam hal itu menjadi perhatian serius karena bisa menjadi penyebab munculnya penularan dan klaster baru.
"Tingkat awareness masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran covid-19 di wilayahnya," tegasnya.
Terkait dengan adanya klaster pesantren dan puskesmas, Endah sendiri mengaku sudah meminta pihak Dinkes agar melakukan tracing dan swab PCR secara masif. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di Griya Melati.
"Saya menunggu kabar lanjutan dari Kadinkes, karena katanya sudah dilakukan masif tracing sampai pengunjung yang sempat datang ke puskesmas."
"Karena tadi sudah saya tanyakan langsung bagaimana dengan pengunjung yang datang ke puskesmas, apakah sudah dilakukan swab PCR tapi katanya sedang dilakukan masif tracing," pungkasnya.***
