Network
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Rakhmawati mengatakan, pendataan keluarga 2021 dimulai 1 April hingga 31 Mei mendatang. Pendataan ini di mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat Lurah sampai ke warga.
"Ini program nasional BKKBN serentak se-Indonesia. Cakupan warga Kota Bogor ada 260.828 KK, di lapangan jumlah ini bisa bertambah atau berkurang, pendataan dibantu 1.680 kader," imbuhnya.
Baca Juga: Fitnah Jokowi, Demokrat Pimpinan Moeldoko Minta SBY dan AHY Minta Maaf
Rakhmawati mengatakan, tujuannya dari pendataan ini untuk mempersiapkan kebijakan selanjutnya. Pasalnya, setiap kebijakan dan program harus berdasarkan data. Dari data yang dikumpulkan ini akan dikirim ke pusat untuk diolah, kemudian hasilnya diberikan ke kota/kabupaten masing-masing.
"Dari data keluarga ini akan muncul kebijakan baru untuk penanganan masalah keluarga. Data ini juga bisa mengukur visi wali kota dan harusnya indeks Kota Bogor lebih bagus secara nasional," katanya.
Saat pendataan ke rumah warga ia meminta kader tidak boleh masuk ke dalam rumah alias cukup di teras saja, warga pun hanya diminta menunjukkan KK, KTP saja.
Arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun sama, ingin mempunyai satu data keluarga Jabar. RK meminta kepada warga untuk memberikan data yang akurat dan mau menerima petugas pendata.
"Ada tiga indikator yang akan ditanya kader yakni indikator kependudukan, indikator keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga," pungkasnya.***
