Network
Padahal, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pelaksanaan PTM di Masa Covid-19 tertulis, penetapan PTM untuk pendidikan menengah atas diterbitkan Pemerintah Provinsi, pendidikan dasar oleh Kabupaten atau Kota, dan pendidikan agama Islam oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Teguh menerangkan, banyaknya sekolah yang terlibat dalam percontohan pembelajaran tatap muka juga berdampak pada minimnya pengawasan. Ombudsman Jakarta Raya mendapati sekolah tak steril dari pedagang kaki lima yang membuka lapak persis di depan gedung.
Baca Juga: Keluhkan Perut Kembung, Pria di Thailand Keluarkan 18 Meter Cacing Pita dari PantatBaca Juga: Keluhkan Perut Kembung, Pria di Thailand Keluarkan 18 Meter Cacing Pita dari Pantat
"Juga sekolah yang siswanya melakukan kegiatan belajar dan olahraga tanpa menggunakan masker," ucap dia.
Ombudsman juga menyoroti cara peserta didik menggunakan kendaraan umum saat berangkat ataupun pulang sekolah.
Teguh mempertanyakan cara Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan anak bisa saling menjaga jarak saat naik kendaraan umum pada saat pembelajaran tatap muka dimulai.
Baca Juga: Bantah Intimidasi Habib Rizieq, Bima Arya Sebut Hanya Menegakan Aturan Prokes
"Bagaimana memastikan peserta didik bisa menjaga jarak atau langsung pulang ke rumah tanpa mampir dulu ke tempat lain?" ujarnya.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya, menyarankan Pemkab Bogor memastikan dengan penuh kehati-hatian proses percontohan PTM di wilayahnya.
“Lakukan kajian, konsultasi dengan Pemerintah diatasnya (Provinsi dan Pusat), lakukan sesuai kewenangan dan kemampuan, kalau percontohan lakukan secara ketat dan tepat karena itu merupakan proses pembelajaran buka uji coba semata” kata Teguh lagi.***
