Menurut Dedie Rachim pelayanan transportasi publik yang nyaman mulai terealisasi lewat Biskita Bogor dengan program BTS dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
"Tuntutan masyarakat Kota Bogor untuk mendapatkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, bersih, efisien dan modern sudah mendapatkan jawaban melalui keberadaan program BTS Bis Kita," ungkap Dedie Rachim dalam keterangannya, Selasa 6 Juni 2023.
Ia tak menampik meski sudah berjalan, namun masih ada kekurangan yang harus segera diselesaikan. Menurut Dedie Rachim pekerjaan rumah untuk menyempurnakan program BTS ini yakni konversi serta reduksi angkot.
Baca Juga: Biskita Trans Pakuan Bayar Rp 4.000, Pengelola Janji Perbaiki Kualitas Pelayanan
"Mengkonversi serta reduksi angkot dan memastikan rerouting berjalan sesuai harapan," kata Dedie.
Maka dari itulah, Pemkot Bogor berusaha mendorong penambahan 2 koridor baru BTS di antaranya koridor 3 dan 4 pada skema BTS.Koridor 3 nantinya melayani trayek Terminal Bubulak hingga Sukasari sejauh 25,4 kilometer. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi sampai Ciparigi sejauh 36 kilometer.
"Pemkot terus berupaya untuk mendorong adanya penambahan 2 koridor baru BTS untuk memastikan rencana lanjutan peningkatan layanan sesuai tuntutan masyarakat Kota Bogor," kata Dedie Rachim.
Dari data sementara, load factor penumpang BTS Kota Bogor mencapai 154 persen dengan rata-rata jumlah penumpang 20.412 orang perharinya.
Baca Juga: Biskita Bogor Resmi Berbayar Rp 4.000 Mulai Sabtu 20 Mei 2023, Warga Minta Shelter Ditambah
Adanya trend peningkatan jumlah penumpang BTS ini sesuai dengan catatan evaluasi dari Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.
Djoko menjelaskan jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema BTS mengalami peningkatan.
"Ada potensi peningkatan okupansi dan perbaikan kualitas layanan BTS. Sebanyak 62 persen penumpangnya beralih dari sepeda motor ke Bus BTS," kata Djoko.
Evaluasi program BTS yang kedua yakni soal kehadiran infrastruktur utama.
"Infrastruktur pendukung BTS di daerah masih belum memadai, seperti akses trotoar dan halte. Desain halte belum memberikan kemudahan untuk akses; dan rambu bus stop/penanda pemberhentian bus tidak terlihat/terpasang," katanya.
Evaluasi lain yakni soal layanan BTS, dukungan pemerintah daerah dan kelembagaan operator dan pengelolaan transportasi publik.
"Pemberian subsidi pembelian layanan/BTS ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan,"
"Belum ada kejelasan terkait keberlanjutan program, jangka waktu pendanaan oleh pemerintah daerah di masa depan. Belum ada komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD (Provinsi/ Kota/Kabupaten)," kata Djoko Setijowarno.***