ISU BOGOR - Partai Demokrat Moeldoko meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan terbentuknya Demokrat hasil KLB Deli Serdang hasil campur tangan pemerintah.
Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB Muhammad Rahmad dalam keterangan persnya, mengatakan, Demokrat Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat.
Dengan demikian, lanjut Rahmad, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.
Ini juga membuktikan Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang idak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Baca Juga: Kim Young Dae Bicara tentang Drama Romantis Baru bersama Aktris Seo Hyun JIn
Baca Juga: Di Hambalang, Partai Demokrat Versi KLB Bongkar 14 Poin Ketidakberesan AD ART Cikeas
Rahmad meminta agar dalam berpolitik cara yang cerdas, bersih, dan santun. Bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
“Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam macam,” kata Rahmad, Jumat 2 Maret 2021.
Terkait ditolaknya, mekanisme partai Demokrat hasil KLB oleh Kemenkumham, Rahmad menilai, hal itu baru langkah awal. Ikhtiar dan perjalanan demokrasi masih panjang. Langkah berikutnya adalah melalui Peradilan.
Baca Juga: Libur Panjang Paskah, ASN Kota Bogor Dilarang ke Luar Kota
Baca Juga: Partai Demokrat Versi KLB Aneh Ibas Yudhoyono Lolos Dari Jerat Hukum Korupsi Hambalang
Mekanisme hukum akan tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya lagi. ***