Network
ISU BOGOR - Resesi ekonomi sebagai bagian dari dampak pandemi Covid-19 semakin terasa. Pasalnya, dari data penelitian World Bank Indonesia mulai mengalami resesi ekonomi di kuartal ke IV 2020.
Hal ini akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dua kali di angka negatif. "Kemarin minusnya 5,23 persen dan di prediksi pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan angka positif jadi kemungkinan akan mengalami resesi yang berarti harus ada antisipasi," ujar Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, Selasa 26 Oktober 2020.
Rudy mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor turut mengantisipasi terjadinya resesi dengan membuat arah kebijakan anggaran 2021 yang fokus pada recovery ekonomi di sisi ekonomi yang terdampak Covid-19.
Baca Juga: Kota Bogor Pertahankan Zona Oranye, Perpanjang PSMBK Dua Minggu
Di 2021, anggaran di OPD diarahkan pada lima program. Sebut saja di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pendidikan, program prioritas yang tercantum di RPJMD, dan janji wali kota.
"Fokusnya akan kesitu, bagaimana meningkatkan ekonomi dengan multiplayer effect atau daya ungkit yang diintervensi memberikan dampak besar ke masyarakat," jelas Rudy.
Rudy menjelaskan, di anggaran perubahan tahun ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pemulihan ekonomi, yakni melalui dana insentif daerah khusus dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 11 Miliar dan dana tambahan berupa bantuan Rp 73 Miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang khusus diperuntukan pemulihan ekonomi di sektor jasa hotel dan restoran.
Baca Juga: Selama Libur Panjang, Bima Arya Tidak Liburan Pastikan Jaga Kota Bogor
"PDRB Kota Bogor yang besar dari pajak hotel dan restoran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah yang juklak juknisnya jelas untuk hotel dan restoran. Saat ini masih disusun Disparbud Kota Bogor," imbuhnya.
