Network
ISU BOGOR - Ombudsman RI minta Kapolri Jendral Pol Idham Azis melakukan evaluasi kepada komandan satuan di masa unjuk rasa UU Cipta Kerja yang masih berlangsung hingga Kamis, 15 Oktober 2020 untuk menghindari kelelahan.
“Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan. Kepolisian. Di samping itu perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan,” kata Amzulian di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020 dalam keterangan persnya, Kamis, 15 Oktober 2020..
Amzulian mengatakan hal itu penting dilakukan apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali dari pengunjuk rasa, bahkan Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional.
Baca Juga: Pecut, Ombudsman Surati Polri Agar Persuasif Terhadap Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja
Baca Juga: Kampus Siaga Covid-19, 26 Ribu Mahasiswa IPB University Pulang Kampung
Hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan kamtibnas.
Sebelumnya, Ombudsman RI memberi pecut kepada Kepada Kepolisian Republik Indonesia agar mengedepankan persuasif dari pada represif kepada pengunjuk rasa UU Cipata Kerja yang masih berlanjut hingga Kamis, 15 Oktober 2020.
Melalui keterangan pers, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang penanganan unjuk rasa terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ombudsman RI meminta Kapolri untuk memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan, Kepala Kepolisian Daerah agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengawalan kegiatan unjuk rasa serta menghindari tindakan represif.
