Network
ISU BOGOR – Ombudsman RI menyarankan Bupati Bogor Ade Yasin harus segera mengambil langkah pembenahan potensi maladministrasi pada penataan kawasan Kampung Arab di Puncak, Cisarua Kabupaten Bogor.
Hal itu berdasarkan temuan Ombudsman di antaranya tidak adanya data mengenai jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA), status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.
“Selain itu, belum dilaksanakannya amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan imigran juga dapat berpotensi maladministrasi berupa tindakan pengabaian kewajiban hukum,” papar Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangan persnya secara virtual, Kamis 30 Juli 2020.
Baca Juga: Ombudsman Temukan Sejumlah Pembiaran Pemda Bogor Terkait Kampung Arab di Puncak
Kata dia, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada Bupati Bogor agar memerintahkan camat dan kepala desa untuk pengawasan terkait keberadaan WNA, serta melakukan pendataan dan pelaporan setiap bangunan dan tempat usaha yang terindikasi dimiliki orang asing.
Selain itu, Bupati Bogor Ade Yasin disarankan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan Bogor untuk mengetahui perkembangan terkait status kepemilikan tanah yang terindikasi dimiliki orang asing yang melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Ini Naskah Khutbah Idul Adha 1441 Hijriyah, Kurban dan Solidaritas Ditengah Pandemi
Terkait keberadaan imigran, Ombudsman memberikan saran agar Bupati Bogor melakukan pendataan para pencari suaka/imigran secara terpadu guna kemudahan melakukan pengawasan dan mengetahui kepastian jumlah imigran, serta melakukan koordinasi secara aktif dengan instansi pusat yang terkait dengan penanganan imigran.
