Network
ISU BOGOR - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo secara terang-terangan membongkar alasan atau niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Saya akan berkisah UU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi berdasarkan bukan fakta, karena sampai sekarang finalnya saja belum tahu. Bahkan baru diserahkan ke Presiden hari ini," ungkapnya dalam perbincangan di kanal YouTube Refly Harun yang diunggah Kamis 15 Oktober 2020 dengan tema 'Tiga Aktivis Kami Ditangkap, Gatot Nurmantyo Menjawab'.
"Jadi sejak saya dulu menjadi panglima TNI. Pada saat perjalanan periode pertama. Presiden itu pusing," kata Gatot.
Baca Juga: KAMI Tegas Dukung Demo Buruh dan Mahasiswa, Gatot Nurmantyo: Presiden Itu Pusing
"Presiden pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini kayak hutan belantara Undang-Undang, UU bannyak tumpang tindih. Peraturan Pemerintah (PP), Perpres (Peraturan Presiden), sampai Perda (Peraturan Daerah)," kata Gatot.
"Tumpang tindih ini, kemudian birokrasinya panjang ribet, sehingga investasi itu ragu-ragu. Maka diperlukan UU yang merangkum semua menjadi UU yang birokrasinya lebih simple, efisien, ada jaminan investasi, aparatur bersih dan menjanjikan," ungkap Gatot.
Sehingga dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, pengusaha menjadi lebih nyaman dalam berinvestasi. Menurutnya, yang penting ada kepastian hukum, kepastian kedepannya.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
"Karena seorang bisnisman dia harus tahu, saya investasi ini kedepannya bagaimana. Jadi UU ini saya tahu tujuannya sangat Mulia,"
"Karena dengan demikian investasi akan datang, roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat," katanya.
Tapi, kata Gatot, ada yang perlu diketahui dan diungkap juga yaitu pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi berada dalam tekanan.
Baca Juga: Beredar Kabar Sejumlah Anak Buah Gatot Nurmantyo Ditangkap Selasa Subuh, Diantaranya Syahganda
"Disamping itu 'tekanan' terhadap pemerintah sangat tinggi. Mengapa tinggi karena setiap tahun itu, di Indonesia ini kurang lebih bertambah 3 juta lebih tenaga kerja baru," tandasnya.
Terkait dengan itu, Gatot menjabarkan, 1 juta diantaranya adalah sarjana dari 4.500 lebih perguruan tinggi.
"Kalau masing-masing (Perguruan Tinggi) 250 orang itukan sekitar 1 juta. Nah, kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja," kata Gatot.
Baca Juga: Sadar Banyak Persoalan di Era Presiden Jokowi, Warga Solo Raya Ikut Deklarasi KAMI Dukung Gatot Cs
Maka dari itu, Presiden Jokowi mengusulkan UU sapu jagat ini, dengan tujuan menyerap lapangan kerja, dengan harapan ada investasi baru.
"Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi perjanjian World Trade Organizations (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan UU itu dijadikan satu," paparnya.
Meski demikian, lanjut dia, hingga akhirnya berujung pada polemik dan demonstrasi kemudian rusuh dimana-mana itu tidak diharapkan pemerintah.
Baca Juga: Kesal Terus Dituduh Sebagai Dalang Demo, Andi Arief Usul SBY Turun Langsung Aksi Bersama Masyarakat
"Permasalahan ini saya yakin tidak diharapkan presiden. Tapi pelaksanaannya yang membuat saya tidak tahu. Karena saya sendiri belum baca,"
"Sebab, dari 79 UU jadi satu, kemudian 100.224 pasal, dari 812 halaman meski ada beberapa versi, ini yang saya sampaikan ini dibilang mengkhayal juga bukan, paling tidak itu info yang didapat," ungkapnya.
Gatot membayangkan saat itu alasan Jokowi mengusulkan 79 UU dijadikan menjadi satu ini adalah bukan dalam bentuk UU.
Baca Juga: PA 212 Akan Habis-habisan, Batalkan UU Cipta Kerja atau Jokowi Turun dan Bubarkan DPR
"Imajinasi saya waktu itu bukan UU, karena 79 UU yang ada dijadikan satu, itu pasti akan ada masalah baru,"
"Tapi kemudian tiba-tiba ini diproses, kemudian prosesnya seperti siluman, tengah malam diadakan pembahasan,"
Menurutnya yang dikatakan siluman ini tidak jelas tidak transparan, tidak akuntable dan tidak good goverment.
"Kemudian selanjutnya, UU ini ada sesuatu yang saya katakan. Presiden 2 hari sebelumnya mengatakan dalam situasi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Tapi DPR sendiri mengetok UU Omnibus Law membuat kegaduhan," katanya.
Baca Juga: Hotman Paris Emosi Saat Ingatkan Jokowi Soal UU Omnibus Law Cipta Kerja Ada Netizen yang Asbun
Gatot kembali menegaskan DPR dan pemerintah sendiri justru yang membuat kegaduhan, itu berdasarkan analisa dari berbagai guru besar perguruan tinggi.
"Intinya begini, UU ini untuk meningkatkan investasi itu harus ada, tetapi karena di dalam ini yang diatur ini ada pengusaha dan buruh,"
"Nah aturan tentang pengusaha dengan buruh ini, tidak boleh ada garis kayak mau perang gitu. Semacam garis pemisah, kemudian tidak boleh berat sebelah," jelasnya.
Harusnya, lanjut Gatot, di lihat dari segi keperluan masing-masing pihak antara buruh dan pengusaha.
"Pengusaha kita juga perlu buruh, pengusaha tanpa buruh tak ada yang kerja, buruh ada perusahaan juga gimana,"
"Inilah yang harus dicarikan kebijaksanaan didalam UU yang ada ini. mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. tetapi intinya semua ini akan berjalan efisien dan kepastian," pungkasnya.***
