Network
ISU BOGOR - Presiden Turki, Erdogan segera mendapat kewenangan untuk memperpanjang larangan PHK dari perusahaan sebagai upaya menekan dampak ekonomi Pandemi virus Corona, yang sebelumnya telah menekan 0,4 persen pengangguran di negaranya.
Dikutip isubogor.com dari Reuters, Parlemen Turki pada hari Kamis menyetujui aturan hukum yang memungkinkan Presiden Tayyip Erdogan untuk memperpanjang larangan PHK yang diberlakukan untuk memerangi dampak ekonomi dari pandemi coronavirus hingga Juli 2021.
Larangan PHK pertama kali diberlakukan pada bulan April selama tiga bulan. Dengan aturan hukum yang baru, Erdogan akan diizinkan untuk memperpanjang larangan tiga bulan setiap kali hingga 30 Juni 2021.
Baca Juga: MA Turki Putuskan Hagia Shopia Museum Ilegal, Erdogan Jadikan Masjid Lagi
Tingkat pengangguran utama Turki turun menjadi 12,8 persen pada periode Maret-Mei dari 13,2 persen sebulan sebelumnya. Meskipun, analis mengatakan data tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap ekonomi selama COVID-19.
Di dalam aturan itu, Erdogan akan memiliki wewenang untuk memutuskan untuk setiap sektor apakah akan memperpanjang tunjangan upah tenaga kerja pendek, sebuah sistem yang memberikan upah tambahan kepada karyawan yang jam kerjanya dipotong pendek.
Hukum yang baru disetujui ini juga memungkinkan pembayaran premi jaminan sosial dari dana pengangguran selama tiga bulan kepada perusahaan-perusahaan sektor swasta yang kembali ke jam kerja normal, setelah mendapatkan manfaat dari pembayaran tenaga kerja pendek atau sistem dukungan tunai.
Baca Juga: Kembali Menjadi Masjid Dalam Kontroversi, Beberapa Mosaik Tokoh Kristen Hagia Shopia Akan Bertirai
Langkah-langkah mengenai upah tenaga kerja pendek dan premi jaminan sosial akan berakhir pada akhir tahun.
