Network
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi narasumber utama dalam bincang santai Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2022 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa 8 November 2022.
Dalam bincang santai yang dipandu host Aiman Wicaksono ini, kemudian melemparkan pertanyaan kepada Bima Arya tentang pertanyaan awam ketika ada IKN, maka Jabodetabek akan sepi dan akan turun pendapatan ekonominya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Banjir Kalsel, Netizen: Pak Jadi Ibukota Pindah ke Kalimantan?
Mendengar pertanyaan itu, Bima Arya dengan tegas menjawab tidak benar. Kemudian Bima Arya menjelaskan tentang konsep Megacities.
Saat ini kata Bima Arya, Jakarta ada di persimpangan jalan, bukan saja berpindahnya status, tapi bagaimana untuk membaca Jakarta merencanakan Jakarta dan membangun Jakarta itu harus dengan perspektif megacities.
"Ini persoalan utama dan tantangan utama, banyak yang tidak 'ngeh' bahwa Jakarta dan sekitarnya hari ini adalah megacities nomor dua setelah the greater Tokyo dan greater London," katanya.
Baca Juga: Misteri Kota Saranjana Viral di TikTok, Ini Cerita Kota Gaib di Kalimantan yang Punya Peradaban Maju
Dalam mengembangkan perspektif megacities, dua kota raya tersebut membuat dan mengatur kewenangan secara khusus sehingga bisa menciptakan integrasi.
Sementara itu, di wilayah kota-kota di Indonesia termasuk wilayah Jabodetabekpunjur baru berkumpul dan berbicara bersama ketika terjadi persoalan berulang mengenai banjir dan sebagainya.
"Setiap ada persoalan baru kita bersama-sama berkumpul. Padahal ini (kawasan Jabodetabekpunjur) harus dilihat sebagai satu kebutuhan yang permanen dan sustain dan bukan hanya fisik, tapi ini juga persoalan sosial," katanya.
Baca Juga: Puan Maharani Blusukan ke Lokasi IKN di Kalimantan, Rocky Gerung Bereaksi: Mudah-mudahan...
Banyak kemudian di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ini terjadi persoalan sosial karena konsep pembangunan yang tidak terintegrasi," katanya.
Konsep Megacities, kata Bima Arya, merupakan perencanaan yang terpadu dan koordinasi yang lebih melembaga antara wilayah.
Jika melihat evaluasi ke belakang kata dia, koordinasi antar wilayah di Jabodetabekpunjur belum maksimal.
Baca Juga: BMKG: Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Bulungan Kalimantan Utara
Padahal, sambung Bima Arya, ada persoalan lingkungan, transportasi dan sosial serta ketimpangan di wilayah Jabodetabek yang harus diselesaikan bersama.
"Coba bisa dibayangkan apa yg dilakukan di Bogor itu berpengaruh terhadap Jakarta, kalau kita cuek enggak ngurusin Ciliwung berapa volume yang akan mengalir ke Jakarta, sering teman-teman di Jakarta bilang ini bukan air curahan atau bukan kesalahan sepenuhnya di Jakarta tapi di hulunya. Iya betul ketika volume dihulu besar maka akan berdampak di hilir," katanya.
Namun yang menjadi pertanyaan apakah Jakarta secara konsisten dan sustain memberikan atensi khusus untuk di kawasan hulu.
Baca Juga: Tak Hanya Kalimantan, Lord Rangga Sunda Empire Sebut Jawa pun Pernah Jadi Tempat Jin Buang Anak
"Saya berlayar dengan perahu karet dari Bogor ke Depok 12 jam dari Depok ke pintu air manggarai juga 12 jam. Kita menyaksikan kanan kiri betapa kita harus lebih keras lagi berkoordinasi," ujarnya.
Untuk itu kata Bima Arya, dalam menjawab tantangan ke depan perlu ada perencanaan terpadu antar pemangku kebijakan dan kewenangan.
"Jadi ke depan agenda-agenda menguatkan konsep megacities ini harus kita titipkan supaya jadi agenda. Karena begini ini ada kaitannya dengan IKN," katanya.
"Ke depan bukan hanya Jakarta yang akan jadi megacities, berikutnya Surabaya, Medan, Bandung dan berikutnya adalah IKN di situ ada Balikpapan, Banjarmasin dan sebagainya. Jadi kita harus punya best marking konsep megacities yang sesuai dengan tantangan zaman," jelasnya.***
