Network
Referendum ini merupakan upaya Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina sejak operasi militer terjadi.
Hal itu dinilai akan memberikan panggung kepada Kremlin untuk semakin memperluas perang, usai dipukul mundur pasukan Kiev beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Warga Ukraina Bergembira saat Pasukan Rusia Melarikan Diri dari Kota Utama Kharkiv
Otoritas pro-Rusia yang menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina mengumumkan pada Selasa 20 September 2022 waktu setempat.
Voting untuk referendum telah dijadwalkan untuk digelar mulai Jumat 23 September mendatang di wilayah Luhansk, Kherson, dan sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk yang dikuasai Moskow.
Sementara itu dikutip dari RT News, anggota parlemen Rusia Andrey Kartapolov menyatakan soal amandemen KUHP terkait mobilisasi, darurat militer dan masa perang tidak serta mereta Moskow bebas mengumumkan RUU tersebut.
"Mobilisasi tidak dapat dibenarkan,” kata Kartapolov kepada Parliamentary Gazette.
Baca Juga: Rusia Kehabisan Amunisi, Pengamat: Iran dan Korea Utara Bantu Moskow
“Tidak akan ada mobilisasi umum. Presiden telah membicarakan hal ini lebih dari sekali dan secara langsung berbicara melalui sekretaris persnya Dmitry Peskov dan banyak politisi lainnya di tingkat federal,” ungkapnya, Selasa 20 September 2022.
Memiliki undang-undang tidak sama dengan mobilisasi, Kartapolov berpendapat, menambahkan bahwa amandemen itu tidak secara khusus terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina.
