Network
"Tapi untuk dihulu upaya agar penularan tidak menyebar, itu perlu dilakukan,oleh karena itu kita lakukan dengan apa yang disebut dengan PPKM yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan, sesuai dengan prinsip di seluruh dunia juga dilakukan yaitu 3M 3T itu," katanya.
Kemudian, kata Tito, dalam rangka untuk membatasi kegiatan-kegiatan ini perlu dibuat tingkatan atau levelnya, dari yang longgar sampai dengan yang cukup ketat.
"Pembatasan kegiatan itu, pasti tidak akan mengenakan, karena ini mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan. Dalam rangka untuk keselamatan," kata Tito.
Sebab menuru Tito, keselamatan adalah paling utama hingga memang mungkin harap dimaklum saat diberlakukan pembatasan tidak akan nyaman dan enak bagi seluruh masyarakat.
"Tapi sekali lagi ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat kita semua. Kita juga tentunya tidak menghendaki adanya pembatasan kegiatan," ungkap Tito.
Berkaitan dengan PPKM ini, Presiden Jokowi kata Tito memberikan penekanan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dalam penegakannya dilakukan secara manusiawi dan santun.
"Kemudian tidak berlebihan, meskipun tetap tegas karena untuk mendisiplinkan masyarakat itu, karena masyarakat yang berbeda-beda, kulturnya dan lain-lain maka perlu ada langkah-langkah tegas, tapi sekali lagi humanis, santun, manusiawi dan tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan eksesif," tegasnya.
Tito menyinggung kasus penegakan PPKM di Gowa, Sulawesi Selatan, yang berujung pada kekerasan terhadap ibu-ibu pemilik kafe.
"Saya juga langsung menelepon kepada Bupati pak Adnan Yasin Limpo, langsung dicopot dan lain-lain, memang ini mengurangi moril dari teman-teman (di daerah) tapi ini memang risiko kita bekerja yang penting jaga jangan sampai emosi," ungkapnya.
