Network
"Mengapa lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia, mengalami penghancuran lebih dulu, ketika mereka mencoba untuk menjamah ke arah kekuasaan," ungkapnya.
Menurutnya, penghancuran yang sering terjadi terhadap KPK, itu dimulai ketika KPK sudah mulai berani quote by quote menjamah terkait dengan korupsi import bawang putih atau bawang merah.
"Tetapi yang pasti kasus itu, kita semua sudah tahu, Alhamdulillah sekarang sudah hilang dari peredaran. Tapi fakta di lapangan waktu itu hampir semua kalangan aktivis dan pegiat anti korupsi paham siapa yang ada dibelakang kasus tersebut," paparnya.
Saat itu ada sosok figur yang powerfull secara politik dari itu kemudian memiliki link langsung terhadap kekuasaan.
"Berawal dari itulah kemudian penghancuran, penghancuran step by step mulai dilakukan," katanya.
Jika dilihat dari peta politik anti korupsi itu cenderung dikuasai oleh kekuatan patronase. Maka dari itu, jika dilihat garis besarnya fenomena ini terjadi di sejumlah negara berkembang, terutama juga Amerika Latin dan Afrika.
"Sejumlah negara-negara itu memiliki lembaga yang ditujukan sebagai agenda pemberantasan korupsi, tetapi seringkali lembaga itu kemudian dimanfaatkan, sebagai instrumen politik yang dipakai oleh para penguasa untuk mengamankan kepentingannya," ungkapnya.
Jadi dirinya ingin menegaskan dalam konteks ini, sempat berdiskusi dengan pegiat anti korupsi bahwa jangan dianggap penegakan hukum itu sesuatu yang sifatnya terlegal.
"Faktanya ini masuk dalam ruang politik makro, ada kekuatan politik ekonomi disana yang kemudian saling berinteraksi, kemudian ego antar kekuatan baik secara kelembagaan maupun personal. Itu mencakup ada didalamnya disana," tegasnya.***
