Network
Baca Juga: Ini Daftar 75 Orang Dipecat dan Gagal Dilantik KPK Hari Ini
"Saya melihat situasi ini sebagai sebuah fakta, pemerintah dalam konteksi ini presiden (Jokowi) tutup mata terhadap apa yang terjadi di KPK per detik ini," katanya.
Baca Juga: Lakukan Aksi Media, BEM IPB: KPK Mulai Melemah Kian Hari
Pihaknya tidak melihat, syukur-syukur besok atau hari ini mengeluarkan statemen yang lebih clear dan meneduhkan dalam hal ini memberikan kepastian terhadap konstelasi internal KPK.
"Tentu akan memberikan kabar baik bagi agenda reformasi yang sekarang sedang mengalami dinamika," katanya.
Berkaitan dengan konteks umum politik di negara-negara berkembang, terutama negara post komunisme yang mencoba untuk menggunakan pendekatan demokratisasi dan liberalisasi pasar seperti yang terjadi di Indonesia.
"Itu secara teoritik memang diharapkan bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, lebih efektif dan juga lebih baik--Good Governance--disana, sebagai harapan," ungkapnya.
Tapi faktanya, tambah dia, pendekatan neo liberalisme cenderung memfasilitasi lahirnya politik patrimonial.
"Implikasinya situasi tersebut terhadap negara-negara berkembang seringkali penegakan anti korupsi lebih kepada pendekatan politik daripada kekuatan hukum yang sedang bergerak," ungkapnya.
Inilah menjadi concern para akademisi, yang mempertanyakan mengapa negara-negara berkembang seringkali penegakan hukum anti korupsi layu sebelum berkembang.
