Network
ISU BOGOR - Presiden Sementara The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menanggapi pernyataan dan tindakan keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR RI terkait penyelesaian konflik di Papua Barat.
Hal itu menyusul tewasnya 5 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam kontak senjata dengan aparat Indonesia. Ditambah sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua juga tewas akibat ditembak KKB.
"Pernyataan URGENT sebagai tanggapan atas tindakan keras Indonesia di #WestPapua setelah Ketua Parlemen Indonesia mendesak Pemerintah untuk 'menghancurkan mereka terlebih dahulu," kata Benny Wenda dalam cuitannya, Rabu 28 April 2021.
Benny Wenda mengkhawatirkan konflik akan semakin meluas sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. Harus ada resolusi damai untuk konflik ini," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan berita duka atas gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.
“Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan,” ujar Presiden Jokowi melalui pernyataan yang disampaikan pada Senin, 26 April 2021, di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: Dikuburkan di TMP Kalibata, Kremasi Kabinda Papua Brigjen Putu Danny di Bogor Batal
Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan doa bagi almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanannya,” tutur Presiden.
Lebih jauh, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB baik di Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Kaimana Papua Barat, BMKG: Dirasakan Hingga Nabire
“Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tandasnya.
Ditempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo juga meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis KKB di Papua.
Bambang menambahkan aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan.
"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian," katanya.
Menanggapi sikap keras dari petinggi parlemen Indonesia dan juga Presiden Jokowi, sebuah surat 'Cinta' dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar luas di media sosial.
Dalam surat yang ditandatangani Penanggung Jawab Politik OPM-TPNPB, Ketua Umum Jeffrey Bomanak itu,meminta untuk berunding dengan pemerintah Indonesia.
Surat ini diduga merespons perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Dalam surat tersebut ada tiga poin yang disampaikan. Pertama, OPM secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap perang TPNB di wilayah Papua.
Dalam poin kedua, OPM mengatakan, konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan. OPM yang mengakui bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di Papua mengatakan, Presiden Indonesia Jokowi telah menginstruksikan operasi militer di Papua dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama OPM dan NeKRI, maka itu Presiden RI dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI-Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua."
Pada poin ketiga, OPM meminta kepada gubernur Papua dan Papua Barat, DPR, seluruh bupati, Dewan Gereja Papua, mengeluarkan statement politik terkait perintah Jokowi. Selanjutnya, OPM meminta mereka juga untuk menekan pemerintahan RI.
"Disampaikan kepada gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MPRP, dan seluruh bupati-bupati, dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk menolak invasi militer dan operasi militer TNI-Polri ke Papua.
Selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan RI secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik aktor utama konflik di Tanah Papua," bunyi surat OPM tersebut.
"Konflik bersenjata hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara kedua aktor utama, yaitu OPM dan NKRI," tulisnya.
Bahkan di akhir surat tersebut, OPM meminta pemerintah RI dan seluruh masyarakat Papua memperhatikan tiga poin permintaan mereka.
"Dikeluarkan pada tanggal 27 April 2021 dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua Markas Besar OPM TPNPB Victoria," pungkas Bomanak Jeffrey.***
