Network
ISU BOGOR - Ekonom senior Rizal Ramli meragukan penolakan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang masa jabatan presiden 3 periode. Menurut Rizal penyataan atau ucapan Jokowi kerap bertolak belakang dengan tindakan.
"Soal 3x, ada bantahan resmi dari Mas @jokowi (Presiden Jokowi). Masalahnya adalah track record antara ucapan vs tindakan yg sering bertolak belakang," kata Rizal Ramli di akun instagramnya, Selasa 16 Maret 2021.
Bahkan, Rizal Ramli sedniri tidak percaya dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menolak atau berambisi kembali menjadi presiden 3 periode.
Baca Juga: Mahfud MD Soal Jokowi 3 Periode: Kalau Ada yang Mendorong Menjadi Presiden Lagi Ingin Menampar Muka
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Niat Jadi Presiden 3 Periode, HNW: Jadi Isu Masa Jabatan Tertolak
"Yo ra percaya.. Maaf geh omongane sering kewolak walek terus piye le arep percoyo.
Mungkin harus bikin pernyataan diatas materai kali ya," katanya.
Dalam postingan itu, Rizal Ramli memasang foto yang disampingnya ada tulisan yang menyindir seseorang yang ingin menjadi presiden 3 periode.
"Ada yang kepengin 3 kali, padahal melanggara UUD 1945. Indonesia bisa bubar, wong kinerja memble, ekonomi dan kesejahteraan rakyat anjlok, demokrasi nyungsep," katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan KKN ditambah dinasti akan semakin menjadi mungkin kalau lebih nekad dan lebih cerdas dari putin, atau prestasi lebih hebat dari Xi Jinping, bolehlah mimpi.
"Sing tahu diri eui," tulis Rizal.
Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli juga berpesan menggunakan bahasa Inggris: "Some people just do not understand, there is a limit fo everything, enough is enough! (Beberapa orang tidak mengerti, ada batasan untuk segalanya, cukup sudah!)," tegasnya.
Baca Juga: Tegas, Presiden Jokowi Tolak Jadi Presiden 3 Periode: Saya Tidak Ada Niat
Baca Juga: Mahfud MD Soal Jokowi 3 Periode: Kalau Ada yang Mendorong Menjadi Presiden Lagi Ingin Menampar Muka
Sebelumnya, sebelumnya Jokowi membantah adanya tuduhan ingin menjadi presiden 3 periode dengan cara mengamandemen UUD 1945.
Jokowi mengatakan semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.
Maka dari itu, Pesiden Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi tidak berminat untuk merubah UUD 1945 terkait masa jabatan presiden 3 periode.
Maka dari itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.
Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.
“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Presiden.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai tuduhan politisi senior Amien Rais terkait tiga periode masa jabatan Presiden Jokowi adalah ingin "menampar muka" dan "menjeremuskan" presiden saat menjelang Pilpres 2024.
Sebelumnya, Amien Rais menuduh ada skenario amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam hal ketentuan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
"Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya," kata Mahfud MD dalam keterangannya di akun twitter @mahfudmd, Senin 15 Maret 2021.
Lebih lanjut, Mahfud MD, mengungkapkan terkait dengan itu, MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja.
"Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR, bukan wewenang Presiden," tegasnya.
Maka dari itu, kata Mahfud MD, Presiden Jokowi hingga saat ini tak setuju jika ada dengan adanya wacana amandemen UUD 1945.
"Bahkan pada 2/12/2019 mengatakan bahwa kalau ada yang mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka. Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 priode," tandasnya.
Hal senada diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, jika ada pihak yang menuding Presiden Jokowi menghendaki jabatannya tiga periode adalah manuver murahan dari mereka yang memang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu 2024.
"Tahun depan sudah memasuki tahapan-tahan Pemilu, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana dan bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnbya ingin, tapi menukikan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi," unkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Politisi PDIP ini juga menjelasakn pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
Maka dari itu, hampir dipastikan Presiden Jokowi taat pada UU 1945, sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amandemen 1945 tidak benar.
"Bapak Jkowi taat konstitusional. Jadi gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya tinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan itu," pungkasnya.***
