Network
Pihakya mengakui langkah tersebut terkesan prosedural, tapi itu sudah menjadi mekanisme yang diatur dalam UU.
Selain itu, ia juga menjelaskan alasan DPR lama menyusun draft sebuah perundang-undangan baik yang hendak dibuat maupun di revisi.
"DPR sendiri paham sekali bagaimana dinamika di DPR, ada 9 fraksi ada 9 kepala, jangankan membahas sebuah produk perundang-undangan yang sudah pasti dibahas. Menyusun draft saja itu setahun belum tentu selesai, baru draft itu," tegasnya.
Sebelumnya, ia juga sempat menyingung alasan wacana revisi UU ITE kembali ramai diperbincangkan dan mencuat ke publik.
Baca Juga: Calon Kapolri 2021, DPR: Kami Enggak Penting Siapa Orangnya
Menurutnya, ketika kita bicara revisi UU ITE ini, bermula dari pernyataan pak Jokowi tadi sudah disampaikan seolah-olah pak Jokowi ada keputusan ingin merevisi.
"Padahal kalau kita cermati dari kalimat yang disampaikan itu ada kata kalau dalam implementasinya tidak menimbulkan masalah keadilan dan seterusnya, maka kami tidak akan segan mengajukan revisi kepada DPR," jelasnya.
Awik menyebut sebagai politisi bisa mencermati bahasa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait bahasa jika memenuhi prasyarat kalau dalam implementasinya menimbulkan masalah. Tapi kalau dalam implementasinya sesuai harapan tidak perlu.
"Apapun itu paling tidak kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah membentuk tim revisinya UU ITE maupun tim interpretasi yang merupakan istilah baru di pemerintah untuk membuat tim menerjemahkan ketentuan UU ITE," jelasnya.
Baca Juga: Viral Foto Prajurit TNI Dihukum karena Simpati pada Habib Rizieq, DPR dan MPR Angkat Bicara
