Network
ISU BOGOR - Pandangan, saran, dan kritik dari tokoh masyarakat serta agama, menjadi masukan serius bagi calon tunggal Kapolri, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam memperbaiki kinerja kepolisian. Untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, maka tidak boleh lagi ada penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
"Tidak boleh lagi ada kasus seorang nenek mencuri kakao diproses hukum hanya karena ingin mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada anak melaporkan ibu kandungnya, lalu sang ibu diproses hukum," tegas Listyo Sigit saat menjalani fit proper test di Komisi 3 DPR RI, Rabu 20 Januari 2021.
Keseriusan Listyo Sigit itu, menunjukan kepada publik bahwa marwah hukum masih ada dan harus ditegakan Polri, dengan tetap mendengar dan memperhatikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jelang Fit and Proper Test, Tim Ahli Komjen Listyo Serahkan Makalah ke DPR
Begitulah cara Listyo Sigit memimpin Polri, yang kerap mau mendengar segala masukan dan kritikan. Setidaknya, saat alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991 ini, menjadi Kapolda Banten, pertengahan Tahun 2016 hingga 2018.
Meski sempat mendapat penolakan, namun karena mau mendengar, ingin menyambung silaturahmi, serta membuka ruang komunikasi, dengan turun langsung ke lapangan, sosok Listyo Sigit menjadi dirindukan.
Hampir dua tahun memimpin, Listyo Sigit berhasil menciptakan provinsi berjuluk seribu pesantren sejuta santri, kondusif. Hal tersebut begitu membekas dalam ingatan para ulama setempat, kasepuhan, serta masyarakat Banten.
Baca Juga: Dimyati Sebut Komjen Listyo Sigit Pilihan Terbaik Presiden
"Banten kondusif saat Listyo Sigit memimpin Polda Banten. Keberhasilannya itu karena mau datang, mendengar, dan melaksanakan saran ulama dan tokoh kasepuhan di Banten,” kata Haji Embay Mulya Sarief, Ketua Forum Pembaruan Bangsa, juga Anggota Dewan Pertimbangan MUI Banten.
