KPK Ciduk Para Menteri Jokowi, Haris Azhar: Saya Khawatir Ini Semacam Teater

- 9 Desember 2020, 15:55 WIB
Haris Azhar yang beberkan permasalahan di Papua saat ini.
Haris Azhar yang beberkan permasalahan di Papua saat ini. /Instagram.com/@azharharis

ISU BOGOR - Aktivis HAM yang juga pendiri Lokataru, Haris Azhar, menilai diciduknya sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah aksi teatrikal belaka.

Namun Haris mengapresiasi langkah KPK yang cukup mengejtkan ini, dalam kurun waktu dua pekan meringkus dua menteri.

"Bahkan begitu menteri sosial ditangkap, sempat ada pertanyaan juga dari saya menteri siapa lagi nih yang mau ditangkap. Tapi saya khawatir, ini bukan salah KPK, saya khawatir ini semacam teater," ungkapnya di Indonesia Lawyers Club TvOne, Selasa 8 Desember 2020.

Baca Juga: Menteri Sosial Juliari Batubara Dicokok KPK, Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi yang Korupsi

Sebab, lanjut Haris, dengan ditangkapnya para pejabat ini jika dilihat dari praktik pendekatan yang dilakukan KPK itu adalah hukum pidana, maka peristiwannya akan sangat rigid.

"Bahkan tadi ada perdebatan pasal 2 atau pasal 12, tentang hukuman mati atau bukan," tegasnya.

Sehingga, pihaknya mengkhawatirkan bahwa, penangkapan hingga tragedi penembakan yang terjadi terakhir ini, berkaitan dengan peringatan hari Anti Korupsi se Dunia pada 9 Desember.

Baca Juga: Rabithah Alawiyah: Musuh Sesungguhnya Adalah Korupsi dan Ketidakadilan

Kemudian keesokan harinya 10 Desember adalah hari HAM internasional. "9 Desember hari anti korupsi sedunia, 10 desember hari HAM internasional. Korupsi dan HAM benar-benar nempel dan ini cukup semesta," jelasnya.

Menurutnya, perlu disoroti soal efektifitas dari bantuan sosial yang dikorupsi ini.

"Selama bansos yang dikorupsi terkesan hanya dijadikan sebagai alat kelengkapan foto, bukan dijadikan alat kelengkapan hidup bagi masyarakat," katanya.

Baca Juga: Mantan Pimpinan KPK Ini Berkomitmen Benahi Persoalan Hak Konsumen Sentul City Bogor

Ia menyebutkan bagi masyarakat miskin yang angkanya tumbuh terus menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 20 sekian juta orang sebagai angka kemiskinan.

"Ini yang tidak terjawab siapa yang mengawal dari hulu ke hilir tadi,
memang KPK itu nggak mungkin nangkapin korupsi yang hitungan beras di ambil, tetapi kesatupaduan itu,"

"Maka tadi sejak asal saya bilang, jangan-jangan ini kita happy dari awal, dengan tindakan-tindakan yang teatrikal. Menterinya ditangkap, itu penting menurut saya yang kita lihat, tapi lebih penting lagi bagaimana cara memeriksa pertanggungjawaban uang bansos yang ada selama ini jumlahnya triliunan, karena saya menduga keterburu-buruan," pungkasnya.***

 

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x