ISU BOGOR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab penyataan beberapa daerah termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya yang menolak berlakunya PSBB tolal. Anies pun menyebut kebijakan itu tidak memaksa untuk daerah penyangga Ibu Kota.
Anies mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa kepala daerah di wilayah penyangga DKI Jakarta untuk mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurut Anies, sah-sah saja jika ada daerah di sekitar Jakarta yang tidak sepakat dengan kebijakan Pemprov DKI.
Baca Juga: Bahas PSBB Total Jakarta, Anies Bertemu Ketua Komite Corona Airlangga Hari Ini
“Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11 September 2020
Yang perlu dilakukan, kata Anies, adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sehingga bisa berjalan efektif. Pasalnya, apa yang terjadi di DKI Jakarta tidak mungkin terlepas dari keberadaan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan daerah Bodetabek. Namun, Anies menyadari bahwa setiap daerah mempunyai otonomi dan kewenangan masing-masing.
“Kami pun tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap daerah,” tandas Anies.
Baca Juga: Info Jadwal Buka Tutup One Way Jalur Puncak di Masa PSBB Bogor, September 2020
Anies mengaku rencananya DKI Jakarta akan kembali melakukan koordinasi dengan kepala daerah penyanggah setelah pihaknya melakukan pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan PSBB di Jakarta. “Kepada daerah penyanggah, sesudah Jakarta memutuskan, baru kita bicara,” pungkas Anies.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut menolak PSBB secara total atau lockdown. Bima pun menyarankan agar Jakarta berlakuka PSMBK.
"PSBB secara total tanpa dibantu secara ekonomi, maka tidak mungkin. Selain itu penerapan PSBB membutuhkan jumlah personil yang cukup untuk mengamankan, butuh anggaran bantuan sosial yang cukup," kata Bima Arya.
Baca Juga: Jelang PSBB Total Jakarta, Warga Luar Bogor Masuk Puncak Akan Dirazia
Lebih lanjut ia menceritakan, alasan Bogor lebih tepat memberlakukan PSBMK karena pihaknya telah menemui para pengusaha rumah makan, restora dan cafe. Disitu, pihaknya mendapatkan formula yang tepat.
Kemudian, lanjut Bima Arya, warga yang nantinya tidak bisa mencari nafkah, baik rumah makan dan tempat usaha lainnya bagaimana. Itu semua harus dihitung.
"Nggak cukup kalau hanya Pemkot Bogor. Pemerintah pusat bisa nggak, provinsi bisa nggak. Tetapi dengan model PSBMK ini, ekonomi berjalan serta penguatan protokol kesehatan dengan cara kolaborasi," ungkap Bima Arya.***