Network
Rakyat hanya menunggu kebaikan mereka, sekali lagi, lanjut dia, bukan hak yang yang akan didapat tetapi menunggu kebaikan.
Baca Juga: Waspadai, UU Omnibus Law Didemo, Perang Tagar Sudutkan Presiden Joko Widodo dan Demokrat Ramai
"Yang kalau bossnya nggak baik, makan tuh sandal, gigit jari dah tuh rakyat jelat. Ini kan anjrit banget!!!," ungkapnya.
Jadi, kembali ke asal muasal Omnibus Law harus dibongkar, daripada disimpen. Aslinya, kata dia, saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara Tiongkok dalam membangun ekonomi.
"Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan, rumah Tiongkok, terlihat indah megah dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi Tiongkok, aslinya mereka termakan propaganda Tiongkok," kata Mardigu.
Baca Juga: Bima Arya Usul Kumpulkan Seluruh Walikota se-Indonesia Bahas Tolak Omnibus Law
Sebab, lanjut Mardigu, mereka hanya diperlihatkan halaman depannya saja, tidak dilihatkan kamar kecil, dapur hingga halaman belakangnya.
"Kekaguman dan keterpesonaan ini membuat cita-cita, banyak pejabat tadi inginkan hal yang sama di Indonesia, lalu Tiongkok kakak tertua dan nasehatnya di dengar."
"Bahwa salah satu syaratnya buruh harus murah untuk kompetitif produksinya, kemudian juga kendali atas lahan land reform, dimana kalau negara memerlukan maka pemilik lahan sudah tidak haknya atau kecil haknya," tegasnya.
Menurutnya, di negara komunis yang otoriter seperti Tiongkok, hal ini bisa dijalankan. Namun kata dia, di negara Demokrasi seperti Indonesia, suara rakyat jadi tertindas.
