Network
ISU BOGOR - Pemerintah berencana mengeluarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai alternatif dari Jaminan Hari Tua (JHT).
Seperti diketahui, JKP ini dijadikan sebagai alternatif JHT yang menuai pro kontra di masyarakat karena hanya bisa dicairkan pada usai 56 tahun atau meninggal.
Mengetahui hal tersebut, Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara untuk memberikan tanggapannya.
Baca Juga: Soal Tahu Tempe Langka di Pasar, Rocky Gerung Ungkap Biang Keroknya: Sebenarnya...
Menurut Rocky, hal tersebut menandakan bahwa pemerintah sebenarnya sedang panik karena adanya kekacauan koordinasi.
Terlebih, pengunduran peluncuran program JKP yang tadinya ditentukan hari Selasa, 22 Februari 2022, semakin membuat Rocky menilai jika pemerintahan Indonesia sedang berantakan.
"Ini betul-betul kekacauan koordinasi karena masing-masing panik kan, mungkin menteri juga menganggap yaudah lah suka-suka presiden," ujar Rocky dikutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya, Rabu, 23 Februari 2022.
Baca Juga: Tahu Tempe Mendadak 'Hilang' di Pasar, Rocky Gerung Salahkan Jokowi: Kepalanya Gak Ada Isinya
Lebih lanjut, Rocky melihat dengan kaca mata political economy bahwa kekacauan tersebut merupakan sebuah orkestrasi yang bisa dirancang oleh oligarki.
Pengamat politik itu juga menilai jika Jokowi tidak mungkin mampu melihat dua langkah ke depan seperti apa yang harus diambil.
"Nah ini yang terlihat secara political economy, kekacauan ini sebuah orkestrasi yang bisa dirancang oligarki karena nanti ada pendataan ulang tentang kartel ini, kartel itu, jadi di bikin kacau aja dulu," ungkap Rocky.
Baca Juga: 3 Politisi Ini Beri Anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Hadiah, Krisdayanti Ucap Terima Kasih
"Yang nggak mungkin kita bayangkan presiden mampu melihat dua langkah ke depan," sambungnya.
Seharusnya, kata Rocky, melihat situasi public policy dan social policy seperti ini, para menteri Jokowi mengundurkan diri karena dirasa sudah gagal dalam menerapkan kebijakan.
"Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sebut sebagai public policy gak ada dasar social policy ya begini berantakan, nah mustinya beberapa menteri yang ya kalau di negeri wakanda udah mengundurkan diri," tuturnya.***
