Network
ISU BOGOR - Baru-baru ini, Aa Gym menyoroti kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Habib Bahar bin Smith.
Aa Gym mengatakan jika HRS dan Habib Bahar diproses hukum secara tidak adil, maka akan menjadi petaka bagi yang menjatuhkan hukumannya.
Pernyataan Aa Gym pun mendapat tanggapan dari Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, ia juga menyoroti ketidakadilan hukum yang menimpa HRS dan Habib Bahar.
Baca Juga: Jika Kasus HRS dan Habib Bahar Diproses Tidak Adil, Aa Gym: Demi Allah Itu akan Jadi Petaka
"Sebagai orang hukum, saya berkali-kali mengatakan bahwa patokan orang hukum itu adalah kebenaran dan keadilan," ujar Refly dkutip Isu Bogor dari kanal YouTube-nya, Jumat, 18 Februari 2022.
"Jadi dua hal itu bagaikan pemandu dalam membuat keputusan, dalam bersikap, dan bertindak," sambungnya.
Refly Harun mengaku paham dengan apa yang ia sampaikan sejauh ini soal kasus yang menjerat HRS dan Habib Bahar.
Baca Juga: Aa Gym Angkat Suara soal Islamophobia di Indonesia, Ajak Umat Islam dan Ulama Lakukan Hal Ini
Ia menilai putusan-putusan yang dilayangkan hakim pada HRS maupun Habib Bahar merupakan suatu putusan yang buruk karena terindikasi tidak adil.
"Dalam berbagai kesempatan saya tentu paham bahwa memang apa yang diterapkan kepada Habib Bahar dan terutama Habib Rizieq Shihab itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil," tutur dia.
"Saya menganggap itu adalah putusan-putusan yang buruk," lanjutnya.
Baca Juga: Menurut Aa Gym, Ini Sosok yang Pantas Jadi Presiden Indonesia di 2024 Mendatang
Sebab, jika yang dipersoalkan adalah pelanggaran protokol kesehatan, menurut Refly banyak yang melakukan hal tersebut, salah satunya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Namun, sambung dia, tidak ada sanksi yang diberikan kepada Jokowi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut.
Sebab itulah Refly Harun menilai jika hukuman yang menjerat HRS ihwal perkara pelanggaran protokol kesehatan sangat kentara tidak adilnya.
Baca Juga: Aa Gym Angkat Suara soal Kasus HRS dan Habib Bahar, Sebut Akan Jadi Petaka Jika Hal Ini Terjadi
"Mengenai pelanggaran protokol kesehatan kita tahu banyak sekali yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan termasuk presiden Jokowi dan tidak diberikan sanksi apapun," tutur dia.
"Itu terlalu berlebihan sangat tidak adil terlalu kentara rekayasa ketidakadilannya," tegasnya.***
