"Ini soal menggaji orang juga, KPU juga kan orang gajian, itu masalahnya. Tetapi kita tetap lihat aktifitas, di bawah itu soal kedua tadi, kasak-kusuk politik masih jalan," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, pengamat politik itu menyampaikannya di Channel YouTube Rocky Gerung Official dengan menyatakan persoalan dana Pemilu 2024 dicicil ini paralel karena tak mungkin pemerintah tak memberi uang.
"Nanti pemerintah dianggap merencanakan pembatalan Pemilu, tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras, bahwa kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu Pemilu karena itu dicicil duitnya," ungkap Rocky Gerung.
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti Eks Wamen dari PSI Dukung Anies: karena Gerah di Dalam Maka Dia Keluar
Kemudian, kata Rocky Gerung, sebab jika dana Pemilu 2024 diberikan semua, maka tidak akan balik lagi uangnya.
"Jadi kira-kira tipu-tipuannya (politik) begitu, dan itu memperlihatkan memang nggak ada yang pasti dalam politik kita menjelang Pemilu 2024," ujar Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, siapapun yang mempunyai elektabilitas atau disurvei masih di bawah 40 persen itu artinya mereka sama semua.
"Yang dapat angka 30 sampai 44 persen itu sama nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dikunci disitu sebetulnya tuh," tegas Rocky Gerung.
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti soal Autopsi Ulang Brigadir J: Ada Pesan yang Ditafsirkan Sebagai Persaingan
Sebab, lanjut Rocky Gerung dalam tradisi Presidensialisme, seorang presiden itu akan melenggang ke Pemilu kalau dia dapat 40 persen.
"Ini pak Prabowo, Ganjar segala macam, udah bertahun-tahun tapi masih di bawah 40 persen, itu sebetulnya magic numbernya, artinya akan dipaksa koalisi."
"Koalisi yang dipaksa-paksakan akan berantakan di tengah jalan," ucap Rocky Gerung.
Sekadar diketahui, anggaran Pemilu 2024 baru cair 45,87 persen dari total kebutuhan KPU sebesar Rp8 triliun.
Baca Juga: Rocky Gerung soal Fenomena Citayam Fashion Week: Itu Sebagai Ledakan Kreatifitas
Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan terkait usulan anggaran tahapan pemilu yang telah disetujui oleh DPR RI.
"Ditahap awal, Kemenkeu hanya mencairkan dana sebesar Rp2,45 triliun, sehingga KPU RI masih kekurangan dana sebanyak Rp5,6 triliun.
"Dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.452.965 803.000 sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp. 5.608 119.931.000," ujar Hasyim Asyari kepada awak media belum lama ini.
KPU RI pun mengusulkan kembali anggaran KPU tahun 2022 dan telah disetujui oleh Komisi DPR RI. Kemudian dilakukan pembahasan dengan Kemenkeu.
Baca Juga: Rocky Gerung soal Kekacauan Kebijakan Sawit Indonesia: Negara Memang Udah Nggak Berfungsi
Pada 26 Juli 2022, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor 5-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU pun akhirnya disetujui.***