Rocky Gerung Sebut Skandal PCR Gate Libatkan Jokowi karena Diputuskan di Kabinet: Ada Penipuan Publik

ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai polemik penentuan harga tes PCR bagi perjalanan layak disebut 'skandal PCR gate' karena diputuskan dalam kabinet.

"Karena itu disebut gate, karena diputuskan di kabinet rupanya, jadi pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli," katanya di Channel Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu 20 November 2021.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan tidak punya kepekaan karena memang memutuskan harga tes PCR sesuka-sukanya.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Moeldoko Cari Muka hingga Akhirnya Ditolak Aktivis HAM di Semarang: Publik Udah Marah

"Tapi masalahnya adalah kenapa Erick Thohir baru bicara sekarang, kenapa nggak dari awal diberitahu misalnya dari semenjak harga PCR itu naik," kata Rocky Gerung.

Meski demikian, lanjut Rocky Gerung, kalaupun memang diputuskan dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), problemnya tidak diberikan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kan Kimia Farma itu sudah ada dari tahun sebelum Indonesia merdeka, 200 tahun dia punya jaringan, dia tahu kebutuhan, dan paham tentang seluk beluk bisnis," kata Rocky Gerung.

Baca Juga: Ulama Ditangkap Densus 88 Antiteror, Rocky Gerung: Upaya Menutupi Korupsi PCR

Maka dari itu, Rocky Gerung mempertanyakan kenapa bukan Kimia Farma yang menyediakan PCR itu. Sehingga yang jadi masalahnya bukan diputuskan di kabinet.

"Artinya dia (Erick Thohir dan Jokowi) mengabaikan fungsi dari BUMN Kimia Farma yang melayani kesehatan, jadi sebut aja ada penipuan publik," jelas Rocky Gerung.

Selanjutnya, kata Rocky Gerung, seharusnya pemerintah menjelaskan harga role PCR itu sangat tinggi, karena berbagai alasan.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jenderal Andika Perkasa Akan Pimpin TNI Satu Tahun: Berhadapan Eskalasi di China Selatan

"Mesti ada keterangan alternatif, kenapa tidak pada Kimia Farma. Jadi yang mesti dijelaskan pemerintah kenapa tidak diberi Kimia Farma yang usianya sudah ratusan tahun," kata Rocky Gerung.

Lalu, Rocky Gerung kembali mempertanyakan dalam pengadaan atau penyediaan PCR ini, kenapa harus dibentuk perusahaan baru.

"Kenapa harus dibentuk perusahaan baru di era pandemi. Sebetulnya fasilitas perusahaan-perusahaan ahli kimia itu sudah ada kan," jelas Rocky Gerung.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Buya Syafii Maarif Tidak Punya Pengetahuan Mendalam: Lalai Melihat Problem Presiden Jokowi

Hal itulah, kata Rocky Gerung yang menjadi persoalan, sehingga Menteri BUMN Erick Thohir jangan mencari celah untuk memperlihatkan bahwa ada batu dibalik udang.

"Nah batunya sudah kelihatan," kata Rocky Gerung.

Seperti diketahui, Menteri BUM Erick Thohir menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin mencari keuntungan pribadi terkait tes PCR bagi pelaku perjalanan.

"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Koordinator Penanganan PPKM darurat Jawa dan Bali, serta para menteri terkait," kata Erick Thohir sebagaimana dilansir Antara, Jumat 19 November 2021.

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan secara transparan dan dirinya membantah mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapatkan kebijakan yang bisa menguntungkan pribadi.

Bisnis PCR yang dimaksud merupakan layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan PT Genomik Solidaritas (PT GSI). Pada perusahaan tersebut, ada nama Garibaldi Thohir yang tak lain adalah kakak dari Erick Thohir.

Bahkan, kepemilikan saham secara tidak langsung Garibaldi di PGSI dilakukan melalui Yayasan Adaro. PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 pada 2020.***