ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga terlibat fraud (kecurangan) harga PCR jika diam saja terhadap keluhan masyarakat.
"Kelihatannya publik memang resah karena itu publik menyambut baik, upaya untuk mempersoalkan harga PCR ini, jadi memang dibuka posko pengaduan ini," katanya di Channel Youtube Rocky Gerung Official yang dikutip Isu Bogor, Sabtu 30 Oktober 2021.
Lebih lanjut, kata Rocky Gerung seharusnya ada semacam gugatan terhadap keluhan harga PCR terbaru ini. Sebab, biasanya di luar negeri, lawyer-lawyer yang pintar itu langsung menggugat Istana.
"Lawyer istana sendiri bisa menggugat istana sebetulnya tuh, karena mereka malu. Mereka kan konsultas hukumnya Presiden kan," kata Rocky Gerung.
Jadi dari kasus ramainya keluhan harga tes PCR ini, kata Rocky Gerung, memulai Indonesia sedang memulai tradisi begitu ada isu publik, seharusnya presiden bereaksi lebih dulu, sebelum rakyat buka pos pengaduan.
"Kan kalau presiden di hari pertama itu langsung bilang 'iya sebetulnya masih bisa ditunda lagi' maka tidak akan ada orang yang buka pos pengaduan," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Harga PCR Diduga Menipu Publik, Rocky Gerung Soroti Jokowi, Luhut, dan Menkes, Curiga Ada Cashback
Jadi, lanjut Rocky Gerung, pos pengaduan itu adalah harapan rakyat bahwa kekuasaan bisa jujur di dalam membongkar mafia PCR ini.
"Kalau presiden sampai sekarang diam itu artinya presiden juga terlibat di dalam mafioso itu (mafia PCR), logikanya begitu tuh," ungkap Rocky Gerung.
Seperti diketahui, belakangan ini ramai diberitakan gonjang-ganjing tentang harga PCR turun Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu di luar Jawa-Bali.
Baca Juga: Kapolres Pukul Anak Buah, Rocky Gerung: Harus Ada Sistem Psikologi yang Memantau
Dikarenakan harga tes PCR itu masih memberatkan masyarakat. Rocky Gerung Cs yang tergabung dalam Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) membuka posko pengaduan penyelewengan dana Covid-19 oleh para pejabat pemerintahan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang membatalkan kekebalan hukum yang diberikan kepada para pejabat penyelenggara negara.
Sebab, sebelumnya berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona, para pejabat diberi kekebalan hukum.
Baca Juga: Moeldoko Terima BEM SI Demo Depan Istana, Rocky Gerung: Aman Nggak Akan Direshuffle
Semua penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian, bukan merupakan kerugian negara.
"Saya pagi-pagi sudah menerima WA yang berterimakasih sudah berinisiatif untuk buka posko pengaduan," ungkap Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengakui dirinya bersama kawannya, Ferry Juliantoro (Wakil Ketua Umum Gerindra) dan Syahganda Nainggolan siap membuka posko pengaduan.
"Ferry lebih punya akses karena dia tetap masih di DPP sebuah partai, partai Gerindra. Jadi Gerindra seharusnya juga dorong proses pembuktian fraud (kecurangan) ini (harga PCR)," kata Rocky Gerung.
Lebih jelasnya, kata Rocky Gerung yaitu proses pembuktian kekacauan kordinasi harga PCR ini.
"Nanti siang atau sore ini, bahwa saudara Ferry sebagai kader Gerindra harusnya mempersoalkan juga mengapa Kementerian Pertahanan ini yang dipimpin Ketua Umum Gerindra itu ada proyek itu," kata Rocky Gerung.***