ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut pemerintah mau cari keterangan atau dalih tentang over kapasitasnya Rumah Sakit (RS) dan krisis oksigen selama PPKM Darurat itu dianggap sebagai kelebihan pasien Covid-19.
"Karena itu over cappacity jadi kelebihan pasien, artinya kalau tidak kelebihan pasien maka rumah sakit bisa melayani, ya itu mah anak kecil juga ngerti," ungkapnya di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Selasa 5 Juli 2021.
Lebih lanjut Rocky Gerung menyebut, jika memang RS kelebihan pasien artinya kolaps. Menurutnya ini sama saja seperti kelebihan beban listrik, maka dari itu mati.
Baca Juga: Kritik Jokowi Harus Turun, Ketua Umum HMI MPO Affandi Ismail: Karena Sudah Tidak Sanggup
Baca Juga: Kritik Jokowi Soal PPKM Darurat, Rocky Gerung: Presiden Sudah Melanggar Konstitusi
"Itu maka listriknya kolaps, jadi cara pemerintah untuk menyembunyikan fakta (kolapsnya RS) itu juga dungu," kata Rocky Gerung.
Sebab, menurut Rocky Gerung, mau dijelaskan seperti apa kalau memang RS kehabiskan oksigen. Bahkan, menurutnya, para dokter itu mentalnya breakdown.
"Kalau para perawat merasa kelelahan, maka itu bukan kolaps. Itu semacam kelelhan biasa itu, begitu keadaan kita sebetulnya," ujar Rocky.
Baca Juga: Kritik Jokowi Soal PPKM Darurat, Rocky Gerung: Angkat Saja Anies Sebagai Presiden di Era Covid-19
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa Bali, Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Tetap Menyesuaikan Keputusan Pemerintah
Sehingga Rocky Gerung menilai, pemerintah terus saja mencari istilah untuk mengelabui fakta terkait fasilitas kesehatan yang sudah kolaps.
"Jadi sebuah pejabat istana atau menteri kabinet, sekarang menjadi tukang servis bibir (Lip Service) dan berupaya untuk mencari selamat dari tatapan netizen," ungkapnya.
Sebelumnya, Rocky Gerung juga mengkritik pemerintahan Presiden Jokwi yang gagal menangani Covid-19, sehingga layak di impeachment.
Menurut Rocky, saat ini dengan adanya lonjakan Covid-19 kemudian masyarakat yang mengeluhkan kondisi perekonomian dan penanganan yang dilakukan pemerintah dilarang dikomentari sangat memprihatinkan.
"Sekarang ada ledakan Covid-19, terus (rakyat) tidak boleh berkomentar, ini gila namanya kan, padahal pemerintah tidak melindungi segenap tumpah darah. Nah itu melanggar konstitusi," tegas Rocky.
Maka dari itu, lanjut Rocky, Presiden bisa di impeach karena melanggar konstitusi. Sebab, jika Presiden tidak melindungi warga negara, sama halnya dengan tidak mematuhi konstitusi.
"Jadi sudah, kita coba aja apa yang bisa kita lakukan, sambil menganggap yang diucapkan pak Luhut (Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) itu sudah nggak ada manfaatnya," kritiknya.
Bahkan, kata Rocky, saat ini tak ada satupun orang yang mau mendengar keterangan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Karena mau ditutup semua channel YouTube. Itu seluruh channel YouTube yang dia maksud itu kan. Yang didalamnya ada ocehan-ocehan Faisal Basri, Rizal Ramli, Pak Pandu segala macam itu," ucap Rocky.
Jadi, lanjut Rocky, soal Luhut yang meminta tidak banyak komentar terkait penanganan Covid-19, seharusnya terus terang siapa orangnya.***